Laut Banda dan Barat Sumatra Diusulkan Jadi Kawasan Konservasi

Kajian KKP dan Konservasi Indonesia menemukan Laut Banda memiliki keanekaragaman hayati laut dalam yang tinggi. Di kawasan tersebut tercatat 397 jenis karang, lebih dari 100 jenis ikan, dan 44 jenis hewan laut dalam, termasuk sejumlah jenis yang disebut belum pernah tercatat sebelumnya dalam kajian.

Laut Banda juga menjadi salah satu kawasan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Maluku. Data dalam kajian menyebut terdapat lebih dari 163 ribu nelayan dan hampir dua juta penduduk yang tinggal di wilayah sekitarnya.

Kawasan tersebut juga menjadi koridor migrasi sejumlah satwa laut, termasuk paus biru kerdil dan hiu paus. Perairannya menjadi ruang pembesaran beberapa jenis tuna seperti madidihang, mata besar, dan cakalang.

Namun, kajian menemukan adanya tekanan penangkapan yang tinggi terhadap tuna dan cakalang, disertai praktik penangkapan ilegal.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung mengatakan kawasan konservasi berskala besar dibutuhkan karena sebagian besar kawasan konservasi laut Indonesia selama ini berukuran lebih kecil dan banyak berfokus di wilayah pesisir.

“Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap langkah penetapan LSMPA di Sumatera dan Banda didasari oleh bukti ilmiah yang kuat serta masukan nyata dari lapangan,” ujar Firdaus.

Konsep LSMPA, menurut KKP, diharapkan dapat melindungi spesies yang memiliki wilayah jelajah luas sekaligus mempertahankan konektivitas antarekosistem.

Perairan barat Sumatra juga menjadi wilayah yang masuk dalam usulan konservasi skala besar. Kawasan indikatifnya mencapai sekitar 12,9 juta hektare dan membentang di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, serta Selat Sunda.

Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan tangkap produktif di Indonesia. Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi di kawasan tersebut.

Namun, tekanan terhadap sumber daya ikan juga menjadi perhatian. Kajian pada 2024 menunjukkan delapan jenis ikan utama telah tertangkap melebihi batas aman.

Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pengelolaan berbasis kawasan agar pemanfaatan sumber daya perikanan tidak mengurangi keberlanjutan stok ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan.

Sementara itu, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan karakter Laut Banda menunjukkan pentingnya melihat konservasi dalam skala bentang laut.

“Pengembangan LSMPA Banda berpotensi mendukung pendekatan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lokasi tertentu, tetapi juga mempertahankan keterhubungan antarhabitat, populasi, dan proses ekologis pada skala bentang laut,” tuturnya.

Meski mencakup kawasan sangat luas, KKP menegaskan luasan dan batas kedua usulan tersebut masih bersifat indikatif.

Sebelum ditetapkan secara resmi, pemerintah akan melakukan verifikasi data dan konsultasi lanjutan dengan pemerintah daerah, akademisi, peneliti, masyarakat lokal, serta pihak terkait lainnya.

Kajian pendukung juga mencakup Analisis Biaya-Manfaat, Kajian Kerangka Regulasi, dan Kajian Pengaturan Kelembagaan. Ketiganya disiapkan untuk memastikan kawasan tidak hanya memiliki dasar ekologi, tetapi juga landasan ekonomi, hukum, dan tata kelola.

Analisis biaya-manfaat dalam kajian memperkirakan dua kawasan tersebut dapat menghasilkan nilai keuntungan ekonomi bersih sekitar Rp18,5 triliun hingga 2045.

KKP juga mengaitkan rencana ini dengan target Indonesia melindungi 30 persen wilayah perairannya pada 2045. Target tersebut sebelumnya telah disampaikan KKP sebagai bagian dari agenda perluasan kawasan konservasi laut nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan A. Koswara mengatakan pengembangan kawasan konservasi merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap IBSAP 2025–2045 dan kontribusi terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Sosialisasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) multipihak. Masukan dari pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan masyarakat lokal akan digunakan untuk mematangkan usulan sebelum memasuki tahapan penetapan resmi.

Dengan demikian, kawasan sekitar 24 juta hektare itu belum merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan, melainkan usulan yang masih membutuhkan verifikasi data, pembahasan lintas pihak, serta proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.