RS Ditahan Terkait Dugaan Penguasaan Aset KAI, Siapakah Dia?
Medan, IDN Times - Penahanan atas nama Risma Siahaan (64) atau RS dalam kasus korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi sorotan publik. Aset yang dimaksud terletak di Jalan Sutomo Nomor 11, Kota Medan, yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp21,91 Miliar.
Dalam hal ini Humas KAI Divre I Sumut, M. As'ad Habibuddin saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
"Iya benar," katanya pada IDN Times, Minggu (20/4/2025).
Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Medan Mochamad Ali Rizza menyatakan bahwa RS ditetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis (17/4/2025) berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor: TAP-03/L.2.10/Fd.2/04/2025. Kemudian ditahan oleh Tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara.
1. Ternyata Risma Siahaan merupakan menantu seorang pensiunan pekerja KAI
Informasi yang didapat, bahwa Risma Siahaan merupakan menantu seorang pensiunan pekerja KAI atau bisa dikatakan masyarakat pada umumnya.
Dari kasus tersebut, As'ad berharap aset tersebut kembali dari pihak yang tidak berhak dan kemudian dapat dimanfaatkan oleh KAI.
"Sehingga dapat memberikan pendapatan bagi negara, serta dapat menimbulkan efek jera untuk pihak-pihak lain yang masih memanfaatkan aset KAI tanpa adanya hak," ucapnya.
2. Pihak lain yang memanfaatkan aset KAI tanpa ada hak agar mengembalikannya
Dia mengimbau kepada pihak lain yang memanfaatkan aset KAI tanpa adanya hak, agar segera mengembalikan kepada KAI atau segera melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dengan KAI melalui datang langsung di kantor Komersialisasi Non Angkutan (KNA) KAI Sumut.
Disebutkannya, yaitu area Stasiun Medan, Pangkalan Brandan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Kisaran, atau menghubungi petugas KNA KAI Sumut atas nama Mardion (0813-9724-3088) atau Benidictus Ardine (0817-622-166)
3. Sebelum ditahan, RS telah dipanggil lebih dari 3 kali secara resmi oleh Kejari Medan
Dalam kronologi penangkapan, RS telah dipanggil lebih dari tiga kali secara resmi oleh Kejari Medan. Namun, tersangka tidak kooperatif dan akhirnya dilakukan penangkapan.
“Kita menerima menerima informasi dari bahwa tersangka sedang berada di kediamannya di Jalan Sutomo, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,” ujarnya.
Kemudian, pihak Kejari Medan bersama Polrestabes Medan dan Kepala Lingkungan (Kepling) setempat bergerak menuju lokasi kediaman tersangka.
Setibanya di lokasi, tim gabungan bertemu dengan tersangka yang sedang berada di rumah bersama anaknya.
Kepada tersangka, kata Rizza, dibacakan surat penetapan tersangka dan surat perintah penangkapan, yang disampaikan secara terbuka dan disaksikan oleh anaknya.
“Tersangka sempat menolak penyerahan surat dan melakukan perlawanan, sehingga dilakukan upaya paksa dan dibawa ke Rutan Perempuan Kelas IIA Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan,” jelasnya.
Dalam perjalanan ke Rutan, tersangka berkomunikasi secara intensif dengan penasihat hukumnya menggunakan telepon genggam miliknya.
Setibanya di Rutan, tersangka berpura-pura tidak sadarkan diri, sehingga tim segera menghubungi RSUD Dr. Pirngadi Medan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tersangka dalam kondisi sehat dan tidak ada hal yang menghambat proses penahanan.
Namun, ketika akan diserahkan kepada pihak Rutan, tersangka kembali berpura-pura tidak sadar, sehingga pihak Rutan menolak menerima dengan alasan belum bisa dilakukan wawancara.
“Tersangka akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Bandung menggunakan ambulans milik Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dan mendapat tindakan medis serta perawatan inap pada pukul 19.30 WIB,” kata Rizza.
Perlu diketahui, penetapan status tersangka terhadap RS dilakukan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi lebih dari tiga kali panggilan tanpa alasan yang sah.
Selain itu, selama proses penyidikan, tersangka secara terang-terangan menghambat jalannya penyidikan dengan menolak memberikan keterangan.
Tersangka juga mengusir petugas pengukuran saat akan melaksanakan pengukuran aset milik PT. KAI yang sedang dikuasainya secara melawan hukum.
Pihaknya menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dan profesional.
“Kejari Medan juga tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), serta memberikan ruang yang memadai bagi tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum,” sebut Rizza.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka senilai Rp 21.911.000.000 atau Rp21,91 miliar lebih.
Dia menambahkan, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
“Tersangka juga dijerat dengan Pasal 15 Jo Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP,” tegas Mochamad Ali Rizza.
