Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Debat dengan Bobby Soal APM SMA, Edy: Soal Kutipan Kenapa Tak Dilapor?

Cagub dan Cawagub Sumut nomor urut 02 Edy Rahmayadi dan Hasan saat debat Pilkada Sumut, Rabu (30/10/2024) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times- Debat perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Grand Mercure Hotel, Rabu (30/10/2024), salah satunya saat membahas Angka Partisipasi Murni (APM) dalam bidang pendidikan.

Dari pertanyaan panelis, berdasarkan data BPS angka partisipasi murni (APM) mencapai 97,95 persen di tingkat SD, di SMP 82,09 persen, sementara APM pada SMA 68,67 persen.

Cagub nomor urut 2 Edy Rahmayadi mengatakan dirinya sudah membangun 24 SMA/SMK sederajat saat masih menjabat. 

"Bukan wacana. Tapi kebutuhan kita sampai 96 (sekolah) dalam langka melengkapi setingkat SMA di seluruh kabupaten/kota. Tapi bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas," kata Edy. 

Namun menurutnya karena pandemi COVID-19, menjadi hambatan baginya. Hal itu membuatnya hanya mampu menyiapkan jumlah tersebut.

"Kedua menyiapkan kurikulum, kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita. APM ini sangat penting. Dimulai 2022 sudah meningkat 0,68 persen walaupun kecil," bebernya.

Cagub nomor urut 1 Bobby Nasution menanggapi soal banyaknya anak yang berhenti sekolah hingga SMP karena persoalan ekonomi. Selain itu banyak di daerah yang memilih langsung kerja.

"Kami keliling ke kabupaten/kota di Sumut, dalam masa kampanye.Ngasih info ada 2 persoalan di lapangan, karena masalah ekonomi, masalah kutipan bayaran anak SMA/SMK di Sumut. Kedua ada di beberapa kabupaten kita yang anak-anaknya selesai SMP kebiasannya lanjut kerja. Gimana konkritnya," kata Bobby.

Menjawab itu, Edy mengatakan hal itu tak tepat ditanyakan karena tak berkaitan dengan APM. Soal kutipan menurutnya harusnya dilaporkan.

"Yang ditanyakan angka partisipasi. Arti partisipasi ini bukan kutipan, pelanggaran. Kalau memang tahu ada kutipan seperti itu, kenapa tak dilaporkan. Kenapa kepala dinas yang melakukan kenapa dinaikkan," kata Edy.

"Ini APM koreksi yang harus kita bina. Bukan Indeks. Memang harga mempengaruhi. Nilai mempengaruhi , ekonomi mempengaruhi. Yang perlu dicatat kehadiran seorang Gubernur menanggapi fasilitas sehingga motivasi orangtua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita," pungkasnya. 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Doni Hermawan
EditorDoni Hermawan
Follow Us