Buruh Demo Lagi, Tuntut Gubernur Edy Rahmayadi Tolak Omnibus Law

Kata Rahmadsyah, harusnya Edy meniru langkah beberapa kepala daerah yang sudah menyatakan sikap terhadap Omnibus Law. Pernyataan Edy soal Omnibus Law juga masih dianggap ketidakberpihakan pemerintah kepada buruh dan pekerja.

"Inilah bentuk ketidakberpihakan Gubernur Sumut yang katanya Sumut Bermartabat," ujarnya.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi mengundang berbagai elemen ke rumah dinasnya untuk membahas Omnibus Law. Edy mengatakan jika dirinya sudah mendapat draft resmi Omnibus Law.

Edy juga meminta para guru besar membahas 11 klaster yang ada di Omnibus Law.  “Kita sudah mendapatakan draf UU Omnibus Law Cipta kerja kita bagi kluster per kluster. Ada 11 kluster. Ada pemapar ada nanti penyanggah yang kita siapkan. Dan undang-undang ini sudah kita bagikan untuk dipelajari oleh masing masing kluster,” ujar Edy.

Dia mengilustrasikan, jika satu hari membahas satu klaster, maka dibutuhkan waktu 11 hari untuk merampungkan pembahasan.

“Hasil dari situ nanti kita jadikan satukan menjadi saran kita Sumut bagi presiden,” ujarnya.

Edy pun meminta masyarakat bersabar. Sampai nantinya pembahasan rampung dan mendapat kejelasan.

“Di Sumut Kita sedang bahas dari hasil permintaan saudara kita. Untuk itu jangan dulu ribut. Ini kan kita bahas . Nanti setelah kita bahas kita sosialisasikan edukasikan baru boleh kita perbincangkan,” ujarnya.

Dia pun berharap masyarakat tidak lagi berunjuk rasa. Namun dia tidak menampik jika unjuk rasa itu dilindungi undang-undang. Dia mewanti-wanti, unjuk rasa tidak merusak fasilitas umum.

Soal hasil pembahasan yang akan diberikan, Edy mengembalikan keputusannya kepada presiden. "Itu wewenang presiden kan, tidak kita bisa samakan 34 provinsi. Presiden harus merangkum permintaan 34 provinsi, salah satunya Sumut. Kan tidak bisa dipaksakan nanti punya Sumut bisa sama dengan NTT. Kan ngak bisa begitu,” ujarnya.