[BREAKING] Ribuan Driver Ojol Geruduk Kantor Gubernur Sumut
Medan, IDN Times - Ribuan driver ojek online kompak melakukan aksi di hari kebangkitan nasional, Selasa (20/5/2025) pagi. Mereka melakukan konvoi dari Lapangan Merdeka sampai Kantor Gubernur Sumut sembari membentangkan spanduk-spanduk protes.
Pukul 10.20 WIB mereka terpantau sudah sampai di Kantor Gubsu. Bukan hanya dari satu perusahaan saja, aksi driver ojek online ini merupakan aksi gabungan dari lintas perusahaan.
Aksi akbar yang dihelat kompak di seluruh penjuru Indonesia ini memuat sejumlah tuntutan para driver ojol. Termasuk protes mereka soal kebijakan perusahaan yang diklaim semakin merugikan driver.
"Kita memperingati hari kebangkitan nasional. Perayaan ini tentu sama-sama serentak diperingati berbagai komponen anak bangsa. Kita ambil andil turut serta mengingat jasa pahlawan. Kenapa ojol harus memperingatinya? Ini jadi tonggak bersejarah bangsa memperebutkan kemerdekaan. Dan ini momen ojol untuk datang ke Kantor Gubsu menyampaikan berbagai masalah yang kompleks. Kami dari Gojek, Grab, Shopee, Maxim, Indriver," kata Agam, Ketua Komunitas Godams Medan (Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar).
Ia merinci, keresahan ini menyangkut berbagai kebijakan di aplikasi yang tidak masuk akal. "Aplikator lebih rakus daripada koruptor" merupakan salah satu spanduk protes yang mereka layangkan.
"Di depan masyarakat Sumut, kami menyampaikan penderitaan driver ojol di Sumut. Pertama ojol sumut memohon kepada pemerintah pusat agar memperhatikan ojol, menerbitkan regulasi berupa Perpu sebagai solusi payung hukum ojol. Perpu adalah cara yang cerdas dan realistis. Keresahan kami terkait kebijakan aplikasi berbasis online, agar aplikator menghapuskan program instan yang merugikan kami, program promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak, profesional, sesuai dengan rating kita," ungkap Agam.
Hal ini juga menyangkut dengan driver reguler yang tergerus tidak mendapat orderan yang baik dan layak. Sebab, program tersebut semuanya diambil oleh driver yang ikut program instan.
"Kemudian ada potongan aplikasi. Kami tidak mendapatkan ongkos yang besar. Potongan aplikasi ini bahkan lebih dari 30 persen. Kami juga minta aplikator memperhatikan dan menjamin keselematan kerja. Banyak aplikator yang tidak menerapkannya," pungkasnya.
