Ada Upaya Delegitimasi Dalam Pemilu? Simak Nih Analisis Kubu Jokowi
Medan, IDN Times – Dinamika Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 begitu kencang terkhusus dalam pemilihan presiden. Masing-masing kubu, adu strategi untuk memenangkan hati rakyat.
Satu sisi, dinamika membuat pertarungan politik semakin dinamis. Namun apakah pada Pemilu 2019, dinamika juga membuat rakyat semakin cerdas? Menjadi cermin bagi politisi, untuk menilai, apakah demokrasi dalam Pemilu 2019 sudah berjalan lancar.
Belakangan mencuat wacana soal deleAda Upaya Delegitimasi Dalam Pemilu? Simak nih Analisis Kubu Jokowigitimasi pemilu. Wacana ini memantik komentar dari Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan. Yuk kita simak, analisis dari Sutrisno yang juga mantan aktivis GMKI itu
1. Cara-cara kotor dalam Pemilu menimbulkan demokrasi cacat
Bagi Sutrisno, cara-cara kotor yang digunakan dalam Pemilu 2019 bisa membuat demokrasi semakin cacat. Pemilu kali ini sepanjang prosesnya sudah berjalan aman dan damai.
Di Kubu Capres Nomor Urut 01, kata Sutrisno, selalu ditegaskan supaya berjuang merebut suara rakyat dengan cinta kasih, tanpa paksaan, maupun intimidasi.
“Kita tidak pernah berpikir menggunakan cara- cara kotor, curang, dan tindakan melawan hukum. Kita hanya mengajak memilih orang baik,” ujar Sutrisno, Rabu (24/4).
2. Warga harus tunggu hasil resmi KPU, hitung cepat hanya pendongkrak semangat
Hasil Quick Count atau hitung cepat sudah diumumkan. Rata-rata lembaga hitung cepat memberikan hasil jika Jokowi-Ma’ruf unggul dari Prabowo-Sandiaga. Pun begitu, Sutrisno tetap meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Mari bersabar menunggu pengumuman resmi KPU RI. Kita semua kembali bersatu, rukun, aman, dan damai, sebagai saudara sesama anak bangsa. Tidak ada sedikitpun pesan Pak Jokowi yang provokatif, semua diarahkan demi kebaikan bangsa,” ungkapnya.
Sutrisno pun heran dengan pihak-pihak yang menyatakan jika hitung cepat dianggap bentuk kecurangan. Dia beranggapan, wacana ini ingin menggiring pada deligitimasi hasil Pemilu 2019 dengan opini provokatif dan menyesatkan
3. Independensi penyelenggara tidak boleh diganggu dengan intervensi dari pihak manapun
Sutrisno juga mengapresiasi penyelenggara yang bisa berjalan di garis independensi. Karena KPU, Bawaslu, DKPP pun dipilih oleh DPR RI. Tidak melalui intervensi dari pihak mana pun.
“Kita yang sedang menunggu rekapitulasi berjenjang, dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, hingga KPU RI jangan diusik, diganggu dengan opini menyesatkan, dan tawaran makar, melakukan Pemilu ulang,” ungkapnya.
Sutrisno meminta KPU RI tetap fokus pada rekapitulasi perhitungan suara berjenjang. Dia juga meminta tim hukum KPU RI untuk mengumpulkan tuduhan, fitnah, hoax yang dialamatkan kepada lembaganya.
“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita tetap tenang hingga pengumuman KPU RI. Kepada seluruh pendukung, relawan, mari kita kawal rekapitulasi perhitungan suara berjenjang. Hasil quick count yang dimumkan secara terbuka, kita jadikan sebagai energi positif untuk mengawal proses hingga di KPU RI. Kita cinta perdamaian, kita berjuang untuk tetap damai, namun kita tidak akan diam pada setiap opini, tindakan yang mengganggu keutuhan NKRI, kita akan lawan,” pungkasnya.
