Sumut Bangun Sistem Satu Data Bencana untuk Respons Lebih Cepat

- Pemerintah Sumut bersama BPS dan Diskominfo meluncurkan portal PASADA untuk mengintegrasikan seluruh data kebencanaan agar mudah diakses dan digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Portal ini memuat data lengkap tentang dampak bencana, seperti kerusakan infrastruktur dan korban terdampak, guna mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara.
- BPS juga memanfaatkan PASADA untuk mendata UMKM terdampak bencana dan mengembangkan dashboard pemetaan pengguna narkoba berbasis data aparat keamanan desa.
Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai memperkuat pengelolaan data kebencanaan dengan mengembangkan sistem satu data terpadu. Melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, data bencana kini dihimpun dalam satu portal digital yang dapat diakses secara terbuka.
Portal tersebut diklaim bakal menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan data yang terintegrasi, penanganan dampak bencana diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
1. Portal PASADA satukan data bencana dari berbagai instansi

BPS Sumut bersama Diskominfo Sumut telah mengembangkan portal Anjungan Satu Data Daerah (PASADA) yang mengintegrasikan berbagai data pembangunan daerah, termasuk data kebencanaan.
Melalui portal tersebut, berbagai informasi penting terkait dampak bencana dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.
“Kami bersama Dinas Kominfo sudah mengembangkan portal www.pasada.sumutprov.go.id. Portal ini mengintegrasikan dan menyatukan semua data, termasuk kondisi bencana yang sudah ditampilkan dan bisa diakses melalui dashboard kebencanaan di portal ini,” ujar Kepala BPS Sumut Asim Saputra dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).
Menurut Asim, portal ini tidak hanya memuat data dari BPS, tetapi juga menggabungkan data dari berbagai dinas, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga informasi yang tersedia menjadi lebih komprehensif.
2. Data bencana bantu percepat rehabilitasi dan rekonstruksi

Keberadaan data kebencanaan yang terintegrasi dinilai sangat penting untuk mempercepat proses penanganan pascabencana. Data tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kerusakan infrastruktur serta kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.
Informasi yang tersedia di portal tersebut mencakup berbagai indikator dampak bencana, seperti jumlah korban, kerusakan rumah, lahan pertanian, ternak, hingga fasilitas umum.
“Untuk data bencana ini sangat penting agar kita bisa memastikan kalau pada saat bencana kita sudah siap untuk mengecek infrastruktur yang rusak, sekolah yang roboh dan sebagainya. Sehingga data ini sangat mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di Sumut,” kata Asim.
Portal PASADA juga menampilkan data dampak bencana dari periode sebelumnya, yaitu tahun 2020 hingga 2023, sehingga dapat digunakan untuk analisis tren kebencanaan di daerah.
3. Data UMKM terdampak bencana hingga peta narkoba juga dikembangkan

Selain memuat data kebencanaan, BPS Sumut juga melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha yang terdampak bencana. Pendataan dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan pada wilayah yang mengalami bencana.
Menurut Asim, tim BPS bahkan telah mengunjungi sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan untuk melakukan ground check terhadap kondisi usaha yang terdampak.
“Kami juga sudah mentracking bangunan usaha yang rusak, yang masih beroperasi ataupun yang sudah tidak ada. Semua sudah kami kunjungi saat ground check di daerah bencana seperti Tapteng dan Tapsel. Data ini nantinya akan kami jadikan pedoman untuk Sensus Ekonomi 2026,” jelas Asim.
Selain itu, portal PASADA juga sedang mengembangkan dashboard pemetaan pengguna narkoba di Sumatera Utara yang datanya bersumber dari aparat keamanan di tingkat desa.
“Dashboard-nya sudah kita kembangkan, di mana sumber datanya nanti dari pihak keamanan seperti Babinsa dan Babinkamtibmas yang mengetahui persis bagaimana korban narkoba dengan mapping di wilayah desa. Jadi tools-nya disiapkan BPS, operasionalnya nanti oleh BNN provinsi,” kata Asim.


















