5 Bulan Pascabencana Sumut, LBH Medan Soroti Dugaan Korupsi
Medan, IDN Times - Lima bulan setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, penanganan dinilai masih jauh dari memadai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menemukan kondisi di lapangan yang belum banyak berubah—mulai dari infrastruktur rusak, layanan publik terganggu, hingga dugaan praktik korupsi dalam distribusi bantuan.
1. Infrastruktur belum pulih, aktivitas warga masih terganggu
LBH Medan melaporkan sejumlah titik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, hingga Kabupaten Langkat masih dalam kondisi porak-poranda. Infrastruktur dasar belum sepenuhnya berfungsi, membuat aktivitas warga belum kembali normal.
Dampaknya paling terasa di sektor pendidikan. Di SMK Negeri 1 Badiri, Tapanuli Tengah, kegiatan belajar mengajar masih terhenti karena bangunan sekolah tertimbun lumpur dan puing.
“Siswa terpaksa belajar di tenda darurat. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa sekolah dasar di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, serta Batang Toru, Tapanuli Selatan,” ujar Direktur LBH Medan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
2. Masih banyak warga belum menerima Jadup dan DTH
Persoalan tidak hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak warga terdampak. LBH Medan mencatat masih banyak warga yang belum menerima bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Jaminan Hidup (Jadup), bahkan belum terdata untuk hunian sementara maupun hunian tetap.
Di sisi lain, transparansi anggaran bantuan dipertanyakan. LBH Medan menilai ada potensi praktik korupsi dalam proses pendataan hingga distribusi bantuan di tingkat desa. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
3. Dugaan korupsi menguat
Indikasi penyimpangan anggaran mulai mencuat. LBH Medan menyoroti alokasi dana perbaikan sekolah terdampak di Kecamatan Besitang, Langkat, yang semula disebut mencapai Rp8 miliar, namun menyusut menjadi sekitar Rp1 miliar. Selain itu, proyek sumur bor yang dikerjakan dengan anggaran Rp150 juta per titik juga diduga tidak sesuai spesifikasi di lapangan.
Gelombang protes warga pun muncul. Puluhan warga Besitang bahkan melakukan aksi demonstrasi di kantor pemerintah daerah Langkat, menuntut kejelasan bantuan hingga berujung pada perusakan pagar kantor. LBH Medan juga mengkritik data pengungsi di situs BNPB yang mencatat nihil, sementara di lapangan masih ditemukan pengungsi di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Atas kondisi tersebut, LBH Medan menilai lambatnya penanganan dan dugaan korupsi berpotensi melanggar hak asasi manusia. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, sekaligus meminta evaluasi kinerja pemerintah daerah serta mendorong KPK dan BPK turun tangan menyelidiki dan mengaudit penggunaan anggaran.
