Wali Kota Binjai Tawarkan 3 Titik Relokasi untuk PKL dan Gerobak Gratis
- Pemko Binjai dan perwakilan pedagang kaki lima sepakat soal relokasi pasca penggusuran, dengan beberapa lokasi baru ditawarkan agar pedagang bisa kembali berjualan secara tertib.
- Pemerintah menyiapkan bantuan usaha senilai Rp127 juta dari dana CSR Bank Sumut 2026 untuk menyediakan fasilitas seperti gerobak dan steling bagi para pedagang terdampak.
- Sebelum kesepakatan tercapai, para pedagang sempat berunjuk rasa dan merobohkan pagar kantor Pemko Binjai akibat kekecewaan terhadap tindakan penggusuran yang dianggap sewenang-wenang.
Binjai, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, bersama perwakilan para pedagang kaki lima menggelar pertemuan di Ruang Rapat III. Pertemuan dipimpin langsung oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah didampingi Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, Sekretaris Daerah, Chairin Simanjuntak dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seusai hasil dialog guna mencari jalan keluar agar puluhan pedagang yang digusur di Jalan Bandung, Sudirman dan Olahraga, dapat berjualan kembali. Ada beberapa kesepakatan yang diambil guna mencapai kesepakatan dan mecari tercapainya solusi terbaik.
"Tadi kami dengan Pak Kapolres, menerima saudara-saudara kita Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bandung, Jalan Sudirman, dan Jalan Olahraga. Tadi terdapat beberapa solusi, dan kami sudah menawarkan tempat relokasi untuk pedagang berjualan," kata Amir Hamzah, usai memimpin rapat dengan perwakilan pedagang, Rabu (29/4/2026).
1. Wali Kota Binjai temui pedagang yang sempat berunjuk rasa
Dalam pertemuan yang dilakukan, jelas Amir, untuk pedagang di Jalan Bandung, Pemko Binjai menawarkan tiga lokasi relokasi, pertama di Pasar Rambung, Taman PUPR dan dalam kawasan Rumah Sakit Bangkatan. "Kalau mereka (pedagang) hari ini atau besok berjualan, silahkan gratis. Tapi kalau di Rumah Sakit Bangkatan butuh proses waktu," Amir.
Kemudian untuk pedagang di Jalan Sudirman, Pemko Binjai lokasi relokasi di Pajak Bundar dan Jalan Mahkamah. ia juga mengakui, jika semua kebutuhan pedagang akan difasilitasi oleh pemerintah.
"Untuk di Jalan Olahraga yang berdagang di Depan Masjid Agung, kita tawarkan ada tiga lokasi. Pertama di Halaman Stadion, kedua di samping Perpustakaan MUI, dan yang ketiga di halaman Masjid Agung," papar Amir.
2. Gunakan anggaran CSR, pedagang mendapat fasilitas guna kembali bangun usaha
Adapun anggaran untuk memfasilitasi para pedagang kata Amir, merupakan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sumut Tahun 2026. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp127 juta (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang diharapkan dapat membantu para pedagang dalam memulai kembali usaha di lokasi yang baru nanti.
"Alhamdulillah sudah kami sampaikan juga, kita dapat CSR dari Bank Sumut yang kita berikan untuk para pedagang ini. Yang pasti pemerintah kota sangat-sangat berpihak kepada para pedagang. Cuma kita mau menertibkan, mau menata kota ini kedepan bisa lebih baik lagi, masyarakat nyaman berlalu lintas," ungkap Amir.
"Dan soal realisasinya sudah saya sampaikan ke Pak Sekda untuk bantuan ke Bank Sumut secepatnya. Dan koordinasi ke pihak PTPN untuk lokasi di Rumah Sakit Bangkatan dalam waktu dekat dilakukan," timpal Amir.
3. Para pedagang yang digusur sempat lampiaskan kemarahan dengan merobohkan pagar pemko
Perwakilan pedagang yang mengikuti dialog Firman mengaku, jika petemuan itu seluruh pedagang di Jalan Olahraga, bersepakat ingin kembali berjualan di halaman Masjid Agung. "Para pedagang di Jalan Olahraga setuju berjualan di halaman Masjid Agung," kata Firman.
"Pak wali tadi juga menjanjikan bantuan berupa gerobak dan steling gratis untuk semua pedagang. Bantuan ini berasal dari Bank Sumut dengan nilai kalau tak salah mencapai sebesar Rp 127 juta untuk 84 pedagang di Jalan Olahraga, Jalan Sudirman dan Jalan Bandung," tegas Firman.
Atas kesepakatan yang sudah tercapai ini, masyarakat pedagang berharap semua berjalan lancar dan tanpa ada hambatan lagi. Sebab, selama ini masyarakat pedagang yang digusur menggantungkan nasib dari hasil dagangan yang mereka jajahkan.
Sebelumnya, aksi penggusuran yang dilakukan dinilai pedagang sebagai tindakan semena-mena membuat mereka marah. Apa yang dilakukan Satpol PP selaku penegak perda dinilai sangat keterlaluan hingga membuat marah para pedagang.
Kemarahan sempat dilampiaskan mereka dengan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Pemko Binjai Jalan Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, pada Senin tanggal 27 April 2026. Kemarahan warga semakin menjadi-jadi karena Wali Kota Amir Hamzah, tidak kunjung menemui massa demostran dan membuat pagar kantor dirobohkan massa dan jalan sempat diblokade.
