Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah ini dilakukan menyusul tren kasus yang terus meningkat dan menjadikan Sumut sebagai salah satu wilayah rawan perdagangan manusia.
Tak hanya soal angka, TPPO disebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang berdampak panjang, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kasus TPPO di Sumut bukan sekadar statistik.
"Hingga Maret 2025, tercatat ratusan korban yang didominasi perempuan dan anak-anak. Modusnya pun kian canggih, mulai dari tawaran kerja luar negeri melalui media sosial hingga eksploitasi seksual," dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).
Data yang dipaparkan menunjukkan tren peningkatan. Pada 2024 tercatat 392 kasus dengan 471 korban, sementara 2025 naik menjadi 396 kasus dengan 465 korban. Bahkan, data kepolisian mencatat total 691 kasus dengan 1.583 korban, dengan Sumut berada di posisi tertinggi.
Kerentanan Sumut tidak lepas dari faktor geografis. Wilayah ini memiliki garis pantai timur sepanjang 545 kilometer yang berbatasan dengan jalur strategis internasional seperti Selat Malaka.
Mobilitas penduduk yang tinggi ditambah keberadaan jalur-jalur tidak resmi atau “tikus” di wilayah pesisir menjadi tantangan besar dalam pengawasan.
"Penanganan TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita butuh pendekatan komprehensif, pencegahan melalui edukasi, penindakan hukum yang tegas, serta perlindungan korban," tambah Sulaiman.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, mengungkapkan bahwa modus TPPO kini semakin berkembang dan sulit dikenali.
"Tagline kita adalah 'Cegah TPPO dan Lindungi Indonesia'. Kami mencatat modus operandi kini semakin sulit dideteksi, termasuk penipuan melalui skema magang (internship) luar negeri, tawaran pendidikan, hingga pengantin pesanan yang memanfaatkan teknologi informasi," jelasnya.
Kemendagri menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan, termasuk memperkuat pengawasan dokumen kependudukan melalui kerja sama dengan dinas terkait.