Pasca Harga BBM Nonsubsidi Naik, Inflasi Mengintai Riau

Dahlan menerangkan, dari sisi inflasi, dampak kenaikan BBM non-subsidi akan terjadi melalui dua jalur utama, yakni efek langsung dan tidak langsung.

"Secara langsung, kelompok transportasi dalam IHK (Indeks Harga Konsumen) akan mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya operasional kendaraan," terangnya.

"Sedangkan secara tidak langsung, kenaikan ongkos distribusi barang akan mendorong kenaikan harga pangan, terutama komoditas yang didatangkan dari luar daerah seperti beras premium, sayur mayur dari Sumbar (Sumatra Barat) dan bahan pokok lainnya. Ini memperkuat tekanan inflasi inti di Pekanbaru," sambungnya.

Dahlan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen transportasi dan kelompok makanan bergejolak (volatile food), merupakan sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi.

Di Kota Pekanbaru, lanjutnya, kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex diperkirakan berdampak signifikan pada sektor logistik dan angkutan barang. Mengingat banyak kendaraan niaga menggunakan solar non-subsidi.

"Akibatnya, harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, telur dan ayam berpotensi ikut naik melalui mekanisme pass-through cost," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menilai kenaikan harga BBM non-subsidi juga berpotensi memicu ekspektasi inflasi di kalangan pelaku usaha. Pedagang cenderung menaikkan harga lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan biaya distribusi ke depan.

"Dalam teori ekonomi perilaku, ekspektasi ini sering mempercepat inflasi aktual, bahkan sebelum seluruh biaya benar-benar naik. Di kota perdagangan seperti Pekanbaru, fenomena ini biasanya terlihat di pasar tradisional dan distributor grosir," tuturnya.

Di sisi lain, Dahlan juga menyoroti kendaraan modern berstandar Euro-4 yang memang direkomendasikan menggunakan BBM beroktan tinggi, seperti Pertamax atau Pertamax Turbo. Menurutnya, terkait dengan pengguna kendaraan modern tersebut, berpotensi terjadi perubahan perilaku konsumen.

Namun, dalam kondisi harga yang melonjak, konsumen cenderung melakukan substitusi ke BBM yang lebih murah.

"Dengan selisih harga yang semakin lebar, pemilik kendaraan seperti NMAX, PCX, maupun mobil baru sangat mungkin beralih ke Pertalite, meskipun secara teknis kurang optimal," ujarnya.

Ia menyebut fenomena ini dikenal sebagai substitution effect dalam teori permintaan. Dimana, kenaikan harga suatu barang akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang substitusinya. Dalam jangka pendek, masyarakat cenderung lebih mengutamakan efisiensi biaya operasional dibandingkan aspek teknis kendaraan.

Meski demikian, Dahlan mengingatkan, bahwa peralihan besar-besaran ke BBM subsidi dapat berdampak pada beban fiskal negara. Peningkatan konsumsi Pertalite dan Bio Solar akan memperbesar anggaran subsidi energi dalam APBN.

"Semakin besar volume konsumsi BBM subsidi, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah. Ini bisa memperlebar defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan pengendalian distribusi atau penyesuaian harga. Pemerintah harus menambah alokasi subsidi atau melakukan realokasi anggaran dari sektor lain seperti infrastruktur atau bantuan sosial. Ini menciptakan trade-off kebijakan yang kompleks antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan fiskal negara," jelasnya.

Dahlan menambahkan, bahwa dalam jangka menengah, kondisi kenaikan tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi di pasar energi. Dominasi BBM subsidi dinilai dapat menurunkan insentif efisiensi energi serta penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

"Artinya, meskipun dalam jangka pendek masyarakat merasa terbantu, dalam jangka panjang justru bisa muncul persoalan baru yang lebih kompleks, baik dari sisi energi, lingkungan, maupun kesehatan fiskal negara," pungkasnya.