Tahun 2019, Kapolda Sumut Akan Awasi Penggunaan DAK dan DAU

02 Jan 2019, 17:00 WIB

Dok Tribratanews

Medan, IDN Times - Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan pada awal tahun 2019 ini akan memfokuskan mengawal dan mengawasi pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Selain fokus untuk pengamanan Pilpres dan Pileg di tahun politik ini, kita juga fokus untuk mengawal dan mengawasi semua program untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya, Rabu (2/1).

Dengan begitu, sambungnya, masyarakat bisa menikmati kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat Sumut.

1. Pemerintah pusat selalu jadi kambing hitam

Dok Tribratanews

Irjen Agus Andrianto mengatakan dana-dana untuk program kesejahteraan masyarakat yang didukung DAU dan DAK itu harus benar-benar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kualitas sarana publik.

Ia mengatakan yang harus diingat oleh pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota adalah anggaran itu untuk masyarakat.

“Program pemerintah bukan dana pribadi pejabat daerah, sehingga pemerintah tidak menjadi kambing hitam semua kesalahan oknum,” katanya.

Kalau sudah begini, sambungnya, pemerintah pusat selalu menjadi kambing hitam.

2. Banyak dinas yang selewengkan dana pembangunan

Jalan Tol Medan-Tebingtinggi (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Padahal, tambah mantan Wakapolda Sumut ini, di Sumut begitu banyak yang sudah dilakukan pemerintah pusat seperti Jalan Tol, pelabuhan, kereta api, Bandara.

“Dana desa yang dimaksudkan untuk mengepung pembangunan di desa itu juga merupakan program dari pemerintah pusat,” katanya.

Namun, sambung pria dengan bintang dua dipundaknya ini, sangat disayangkan masih banyak dinas yang melakukan penyelewengan anggaran dari pemerintah pusat.

3. Adukan pelaku korupsi dana pembangunan

(Ilustrasi tahanan KPK mulai diborgol) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Ia mengaku, dinas yang acapkali terjadi penyimpangan seperti Dinas Sosial. Di dinas tersebut, akunya ada Program Keluarga Hebat (PKH), ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Tapi ada saja oknum yang acapkali melakukan penyelewengan,” ujarnya.

Kemudian, sambungnya, dinas yang acapkali melakukan penyelewengan yakni Dinas Pendidikan, PU, Pelayanan Terpadu, Dispenda, Lingkungan Hidup, dan Dispora.

Jadi, aku orang nomor satu di Polda Sumut ini, program 100 hari kedua sebagai Kapolda Sumut, ia sudah menyampaikan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Sumut untuk melakukan perbaikan dan pembenahan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kapolrestabes Medan dan Kapolres jajaran serta Jajaran Polda tentunya akan mengawasi pelaksanaannya,”ujarnya.

Apabila ada oknum yang melakukan penyelewengan, sambungnya, silahkan infokan kepada pihak kepolisian.

“Biar bisa kita Lidik oknum yang melakukan penyelewengan anggaran untuk masyarakat,”terangnya.