Binjai, IDN Times - Pelaksanaan Sekolah Rakyat secara resmi dimulai serentak di berbagai wilayah Sumatra Utara, Senin (14/7/2025). Sayangnya, tidak semua daerah langsung bergerak.
Dua wilayah, yakni Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, belum memulai program karena masih menghadapi kendala dalam penentuan lahan.
Kepala Dinas Kominfo Binjai, Sofyan Siregar menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian mengenai lahan yang akan digunakan. “Pemko Binjai masih menunggu tanah hibah dari provinsi, yang di mana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat nantinya di UPT Gepeng di Handayani, Kecamatan Binjai Utara,” kata Sofyan.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesediaannya menghibahkan tanah tersebut. Namun, proses administrasi masih berlangsung.
“Itu lagi proses pengajuan proposal dari Pak Wali Kota ke pusat soal Sekolah Rakyat. Kalau saya tidak salah sekitar 5–6 hektar lahannya,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Langkat. Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang membahas lahan yang akan digunakan.
“Soal Sekolah Rakyat di Langkat sudah dibahas. Saat ini sedang menentukan lahan sekitar 5–10 hektar,” kata Wahyudiharto.
Sejauh ini, kedua wilayah ini kini tengah berlomba menyiapkan lokasi agar program bisa segera direalisasikan. sehingga nantinya dapat segera menyamakan program dan visi misi pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masih berada dalam asuhan orang tua mereka.
Sasarannya mencakup anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Seluruh pendidikan diselenggarakan secara gratis, termasuk fasilitas asrama dan pembinaan intensif. Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan materi kontekstual.
Materi pelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan serta lingkungan tempat tinggal siswa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) akan mengatur struktur kurikulum agar lebih relevan dan efektif.
Kemensos kini masih mengkaji lebih dalam teknis pelaksanaan program bersama berbagai pemangku kepentingan. Setelah proses itu selesai, hasilnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya operasional Sekolah Rakyat. Meski begitu, rincian anggaran masih menunggu pengumuman resmi. Tak hanya soal dana, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana.
Kemensos akan menggandeng lembaga terkait untuk mempercepat proses perizinan, perekrutan guru, serta pengembangan kurikulum. Semua langkah tersebut dilakukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pendidikan untuk anak-anak miskin ekstrem di Indonesia.
Pertanyaan besar muncul, apakan melalui program ini pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi bisa mengakses pendidikan layak dan berkualitas. Atau hanya sekedar program yang nantinya putus ditengah jalan dengan menghabiskan anggaran?