Medan, IDN Times - Inflasi Sumatra Utara bertengger di posisi 5,66 persen per Oktober 2022. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional 6,71 persen.
Inflasi turun 0,51 persen dari periode September 2022. Turunnya angka inflasi diklaim karena sejumlah program seperti operasi pasar dan ketahanan pangan.
"Jadi dari bulan September lalu, kita itu sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam rangka mengendalikan inflasi," ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait.
Kata Naslindo, pengaruh utama inflasi terjadi karena kenaikan harga BBM. Termasuk juga kurangnya pasokan ikan akibat nelayan tak melaut karena cuaca buruk, serta bawang merah.
Sedangkan penyumbang deflasi antara lain, mekanisme pasar untuk minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga akibat kelangkaan. Termasuk juga cabai merah, cabai rawit dan tomat yang saat ini sedang masa panen besar. Sehingga pasokan cukup banyak di pasaran, dan harga turun.
Naslindo juga mengatakan, Pemprov Sumut mencanangkan program seperti mengatur pola tanam menggunakan aplikasi khusus. Juga merancang kontrak dengan petani agar harga stabil, baik saat paceklik maupun panen raya.
"Kemudian Pemprov Sumut juga sudah menjajaki kerja sama antardaerah (provinsi) yang defisit sepeti Riau, Babel, Kepri yang memungkinkan kita nanti mengerahkan komoditas kita untuk bisa diserap di sana. Ini sedang kita lakukan," sebutnya.
Namun lanjut, Naslindo, masih ada tantangan untuk dua bulan berikutnya, yakni November dan Desember 2022. Terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan, Natal dan Tahun Baru. Sebab biasanya konsumsi meningkat, banyaknya masyarakat yang berlibur ke tempat wisata, atau mudik menggunakan tiket pesawat yang kemungkinan harganya naik.
"Tentu kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk bisa menjaga dari sisi ekonomi, khususnya ketersediaan bahan pokok ini menjelang akhir tahun bisa cukup," jelasnya.
Dengan begitu, kata Naslindo, inflasi harus dapat terkendali. Setidaknya berada di bawah rata-rata nasional, mengingat faktor daya beli masyarakat, khsusnya berpenghasilan rendah terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
"Jadi Bapak Gubernur, selalu dalam rapat pengendalin inflasi mengarahkan agar ketahanan pangan itu bisa kita wujudkan dengan memberikan berbagai program di sektor pertanian, juga mendorong sektor ril melalui pembiayaan KUR," katanya.
Pemprov Sumut sendiri, katanya, juga menerjemahkan upaya pengendalian inflasi melalui dinas terkait, bersama pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan seperti Bulog, OJK dan BI yang juga punya peran penting.