Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus mendorong koperasi untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disiapkan pemerintah.
Hal tersebut untuk membantu akses permodalan koperasi agar mendapatkan bunga ringan.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah menjelaskan bahwa koperasi harus mampu berinovasi. Koperasi juga harusnya jauh lebih mudah memberikan kepercayaan kepada perbankan karena sifatnya yang sudah kolektif. Untuk itu, GKPRI Sumut bisa memanfaatkan Bank Sumut dan bank-bank pemerintah lainnya untuk mendapatkan KUR.
"Kita sedang dorong KUR ini agar realisasinya lebih banyak lagi di masyarakat. Tahun lalu kita mendapatkan angka yang tidak terlalu banyak dari anggaran yang sudah disiapkan pemerintah. Menko Perekonomian langsung memanggil saya untuk mendorong percepatan ini. Kalau saya tidak salah tahun ini sudah disiapkan lebih kurang Rp300 triliun," ujar Wagub saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Sumut di Prime Plaza Hotel Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/5/2022).
Dari jumlah itu, kata Wagub, Sumut hanya mendapat tidak sampai Rp1 triliun. Makanya harus didorong percepatan realisasinya. Karena melalui KUR, usaha pasti berkembang lebih cepat.
"Kita sadari saat ini kenapa masyarakat kita banyak terlilit utang, karena tidak mengerti perbankan. Kemudian tidak bergabung dalam koperasi. Sementara yang hadir di sini bisa memanfaatkan KUR ini," ujarnya.
Koperasi pegawai juga harus melihat peluang usahanya untuk menambah unit-unit usahanya. Menurutnya, hal itu sangat memungkinkan, karena di kepegawaian diketahui potensi dan permasalahannya
Ijeck juga setuju dengan yang diucapkan Ketua GKPRI Sumut Zainuddin Mars, bahwa koperasi di Sumatera Barat maju karena para kepala daerahnya peduli dengan koperasi. Mengingat banyak orang yang bergantung hidup dari usaha, dengan adanya koperasi yang sehat akan banyak masyarakat yang tertolong secara ekonomi.
"Mudah-mudahan kita di Sumut ini Pak Zainuddin apa-apa yang perlu kita bantu akan kita bilang ke kepala-kepala daerah di Sumut. Makanya nanti daerah mana yang belum membentuk gerakan koperasi ini akan bisa kami sampaikan ke kepala daerahnya," ujar Ijeck.
Ia juga berharap dalam RAT di 2021 tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.