Medan, IDN Times- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada ratusan mahasiswa, di Auditorium Universitas Sumatra Utara, Kamis (13/10/2022).
Mengusung tajuk Kumham Goes to Campus, Kemenkumham bahas 14 pasal krusial RUU KUHP yang jadi perdebatan publik. Tujuannya, untuk menjaring aspirasi mahasiswa.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan dipilihnya mahasiswa sebagai target audience, dikarenakan mahasiswa merupakan elemen bangsa yang kritis dan idealis sehingga perlu diserap aspirasinya.
“Mahasiswa merupakan agent of change yang dapat menggerakkan perubahan untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih baik,” ujar Eddy.
Dalam kegiatan itu, Eddy menyampaikan 14 pasal krusial yang masih menjadi perdebatan publik. Pasal-pasal tersebut antara lain Living Law (Pasal 2 dan 601); Pidana mati (Pasal 67 dan 100); Penghinaan Presiden (Pasal 218); Tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang (Pasal 252); Penghapusan pasal tentang dokter atau dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin.
Kemudian, membiarkan unggas yang merusak kebun atau tanah yang telah ditaburi benih (Pasal 277); Tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan atau contempt of court (Pasal 280); Penghapusan tindak pidana advokat curang; Tindak pidana terhadap agama atau penodaan agama (Pasal 302);
Lalu, tindak pidana penganiayaan hewan (Pasal 340 ayat (1); Tindak pidana mempertunjukan alat pencegah kehamilan kepada anak (Pasal 412); Penggelandangan sebagai tindak pidana (Pasal 429); Aborsi (Pasal 467); Tindak pidana perzinaan (Pasal 415); Kohabitasi (Pasal 416), dan Perkosaan dalam perkawinan (Pasal 477).
Hal itu disampaikan Eddy di hadapan mahasiswa USU dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari universitas yang ada di sekitar kota Medan.
Dikatakan Eddy, Kumham Goes to Campus sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta kepada seluruh tim penyusun RUU KUHP untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
"Hal ini dilakukan untuk memberikan kesepahaman atas 14 pasal krusial, serta menghimpun pendapat-pendapat, masukan, aspirasi dari masyarakat terhadap draft final RUU KUHP," katanya.
Kemenkumham sebagai salah satu kementerian yang termasuk dalam tim penyusunan RUU KUHP-pun berusaha menjalankan arahan Presiden RI tersebut. Salah satunya dengan program Kumham Goes to Campus ini.
Selain melakukan sosialisasi, Kemenkumham juga menyajikan layanan publik di lingkungan Kemenkumham yang dibutuhkan oleh para mahasiswa, seperti booth layanan informasi hak cipta, serta booth layanan informasi apostille dan perseroan perorangan.
Selanjutnya, Kumham Goes to Campus akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Bali.