Hotspot Karhutla Naik Jadi 18.065, Kemenhut Tetap Siaga
- Data SiPongi mencatat 18.065 hotspot karhutla secara nasional pada 28 Agustus 2026, naik dari 14.788 titik sehari sebelumnya.
- Kenaikan hotspot terutama dipengaruhi Kalimantan, sementara Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi mencatat penurunan.
- Kementerian Kehutanan memprioritaskan enam provinsi dan menyiagakan operasi darat serta dukungan udara untuk pengendalian karhutla.
Medan, IDN Times – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali meningkat. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 18.065 hotspot secara nasional pada 28 Agustus 2026, naik dari 14.788 titik sehari sebelumnya.
Meski secara nasional meningkat, sejumlah provinsi justru mencatat penurunan. Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi mengalami penurunan hotspot, sementara Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan mencatat kenaikan.
1. Hotspot Naik di Kalimantan, Sumsel-Riau-Jambi Menurun
Foto udara asap membubung ke langit saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat (28/8/2026). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) Berdasarkan pemantauan SiPongi menggunakan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, kenaikan hotspot nasional pada 28 Agustus terutama dipengaruhi kondisi di Kalimantan.
Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot meningkat dari 5.041 menjadi 7.703 titik. Kalimantan Barat naik dari 2.165 menjadi 3.384 titik, sedangkan Kalimantan Selatan bertambah dari 899 menjadi 1.354 titik.
Di sisi lain, Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 1.281 menjadi 1.036 hotspot. Riau juga turun menjadi 265 hotspot pada 28 Agustus, setelah sebelumnya mencapai 491 titik pada 23 Agustus dan 447 titik pada 24 Agustus.
Jambi mencatat penurunan yang lebih besar. Setelah mencapai 437 hotspot pada 23 Agustus dan 361 titik pada 24 Agustus, jumlahnya turun menjadi 86 hotspot pada 28 Agustus 2026.
2. Enam Provinsi Jadi Fokus Pengendalian Karhutla
Petugas dari Dinas Kehutanan Kalteng berupaya memadamkan kebakaran di Kelurahan Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/8/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman) Kementerian Kehutanan memusatkan operasi pengendalian karhutla di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Penentuan wilayah prioritas mempertimbangkan perkembangan hotspot, potensi penjalaran api, kondisi bahan bakar, risiko kebakaran gambut, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Operasi diarahkan ke lokasi yang berpotensi membuat api meluas, mendekati permukiman, mengganggu fasilitas publik, atau menimbulkan asap. Pada kawasan gambut, pemadaman dan pendinginan dilakukan berulang untuk mencegah bara di bawah permukaan kembali menyala.
Selain operasi darat, pemerintah juga menyiagakan dukungan udara untuk water bombing dan patroli udara. Operasi Modifikasi Cuaca juga terus diupayakan di wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.
“Kementerian Kehutanan menilai penurunan hotspot di sebagian wilayah belum cukup untuk menurunkan kewaspadaan karena kondisi karhutla dapat berubah cepat,” ujarnya.
3. Jarak pandang di sejumlah kota menurun akibat asap
Personel Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak menjalankan shalat di lokasi lahan gambut yang terbakar di Sekunder C, Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2026). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang) Dampak asap karhutla juga terlihat dari kondisi jarak pandang di sejumlah ibu kota provinsi prioritas pada Sabtu (29/8/2026) pagi berdasarkan pengamatan BMKG.
Di Palangka Raya, jarak pandang tercatat 3 kilometer dengan kondisi berasap pada pukul 07.00 WIB. Pontianak hanya 0,8 kilometer dan juga berasap pada pukul 06.30 WIB.
Sementara itu, jarak pandang di Banjarmasin mencapai 0,5 kilometer dengan kondisi berasap pada pukul 08.00 WITA. Jambi tercatat 0,8 kilometer berasap pada pukul 07.00 WIB, sedangkan Pekanbaru mencapai 2,5 kilometer berasap pada waktu yang sama.
Palembang menjadi satu-satunya ibu kota provinsi prioritas yang dalam data tersebut tercatat cerah berawan dengan jarak pandang 6 kilometer pada pukul 07.00 WIB.
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga di daerah yang terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas ketika kondisi lingkungan memburuk.
