Ada 3.966 Laporan Pelayanan Publik ke Ombudsman Sumut Selama 2024

Tingginya amgka pelaporan, kata James, menjadi bukti Ombudsman kian diketahui publik. Khususnya pada pengaduan soal pelayanan publik.

"Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa bagi masyarakat yang merasa mengalami kerugian penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pengaduan di instansi penyelenggara pelayanan publik dimaksud. Nah, biasanya masyarakat di Sumatera Utara menyampaikan pengaduan di instansi pemerintah yang merasa dirugikan atas pelayanan instansi pemerintah tersebut dengan menembuskan surat kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," paparnya.

James menguraikan, dari 146 laporan yang diperiksa, pihaknya telah menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Dari seluruh LAHP, ditemukan 12 laporan berkaitan malaadministrasi. Salah satu kasus yang menyedot perhatian yakni kasus tidak naik kelas seorang murid di SMA Negeri 8 Medan.

Sedangkan sisanya atau 134 laporan lagi, masih ada yang sedang berproses pemeriksaan hingga saat ini dan ada yang sudah selesai sebelum LAHP diterbitkan dan diserahkan kepada Terlapor.

Sesuai amanat dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, imbuh James, pihaknya bertugas bukan hanya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saja. Namun melakukan pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas hal tersebut, sepanjang 2024 ini Ombudsman Sumut telah melakukan serangkaian pencegahan malaadministrasi bekerjasama dengan kepala daerah seperti pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintahan desa di Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

"Hasil pengawasan dimaksud disampaikan ke pemerintah daerah bersangkutan untuk melakukan perbaikan pemenuhan standar pelayanan publik dan tata Kelola administrasi pemerintahan desa agar adanya perbaikan yang lebih baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.