Banda Aceh, IDN Times - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyampaikan alasan masyarakat melakukan penolakan warga negara asing diduga pengungsi Etnis Rohingya yang mendarat di Tanah Rencong. Salah satunya adalah masalah jumlah mereka yang datang.
“Saat ini yang kita sering dengar adalah penolakan dari masyarakat karena memang pengungsi-pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat, dan bukan dalam jumlah yang sedikit, ada 100-200 orang,” kata Achmad Marzuki, Senin (11/12/2023) malam.
Achmad Marzuki mengatakan para pengungsi yang tiba dalam jumlah besar tersebut tentunya akan menggunakan fasilitas seperti MCK dan tempat untuk beristirahat. Namun belakangan terjadi ketidaknyamanan masyarakat terhadap kegiatan para terduga pengungsi tersebut.
“Kita sangat paham situasi masyarakat, bagaimana tidak nyamannya masyarakat seandainya di kebun atau pekarangan mereka masuk pengungsi 200-300 orang yang memerlukan akses segala macam,” ujar pj gubernur Aceh itu.
Sehubungan dengan itu, Achmad Marzuki menjelaskan bahwa dalam hal ini Indonesia berkewajiban membantu secara kemanusiaan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
Di aturan itu disebutkan bahwa pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota harus menyiapkan tempat penampungan lebih layak bagi pengungsi dengan dibantu lembaga internasional untuk kegiatan lainnya.
“Itu kewajiban kita,” kata Achmad Marzuki.
Pj gubernur Aceh itu menyebutkan hingga kini data terbaru jumlah diduga pengungsi Etnis Rohingya di Aceh mencapai 1.684 jiwa. Mereka tersebar di depan kabupaten kota di Tanah Rencong.
Achmad Marzuki mengatakan saat ini yang paling utama harus dilakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan. Selaku kepala pimpinan daerah, dirinya akan mengatur jangka waktu para pengungsi sebelum dipindahkan ke tempat lebih layak.
Dia mengaku di Aceh memang tidak ada satu areal yang disiapkan untuk mengumpulkan pengungsi Etnis Rohingya tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan kehadiran yang mencapai ribuan sehingga akan menyulitkan memberikan kebutuhan dasar mereka.
“Makanya masyarakat menolak mungkin karena itu.” ucap Achmad Marzuki.
“Ini sedang kita cari jalan keluarnya. Insyaallah malam ini saya akan rapat dengan para bupati maupun wali kota yang ditempati termasuk dengan UNHCR dan IOM,” imbuhnya.