2. Camat akui BLT COVID-19 dibagi rata karena ketidakmampuan anggaran

Kericuhan di Panyabungan Utara, Madina (Dok.IDN Times/istimewa)

Terpisah, Camat Panyabungan Utara Ridho Pahlevi mengatakan jika BLT yang dipersoalkan oleh massa ternyata sudah melalui jalur musyawarah di tingkat Desa. Dalam musyawarah itu, perwakilan masyarakat menyepakati, dana desa untuk COVID-19 yang ada, dibagi rata kepada seluruh masyarakat terdampak. Itu harus dilakukan karena keterbatasan dana desa yang tersedia.

“Jumlah kepala keluarga di sana sangat luar biasa jumlahnya. Maka dilaksanakanlah dengan musyawarah desa, dibuat rasa keadilan dibagi rata,” ujar Ridho.

Baca Juga: [BREAKING] Mobil Wakapolres Madina Dibakar Karena Protes BLT COVID-19 

3. Camat juga curiga ada kepentingan lain dibalik tuntutan BLT COVID-19

Kericuhan di Panyabungan Utara, Madina (Dok.IDN Times/istimewa)

Ridho pun heran, kenapa di Desa Mompang Julu protes warga begitu kencang. Lantaran, di desa lain juga diberlakukan kebijakan yang sama untuk distribusi bantuan COVID-19.

“Jadi apalagi. Kenapa di desa lain dilaksanakan seperti itu tapi gak ada persoalan. Tapi kenapa di desa itu menjadi persoalan. Karena ada sesuatulah makanya ini bisa jadi timbul. Pintu masuk masalah melalui jalan BLT,” ungkapnya.

Namun Ridho tidak mau terlalu jauh berkomentar. Bahkan dia enggan menanggapi pertanyaan soal unjuk rasa yang bernuansa politik. “Sebenarnya kalian tahulah. Apakah murni karena BLT ? BLT Hanya sekian, yang dirusak mobil Wakapolres dengan harga sekian, mobil TNI dengan harga sekian, sepeda motor sekian, luka-luka sekian. Lebih mahal lagi ini yang terjadi daripada BLT yang disalurkan. Logikanya, kok bisa terjadi kalau tidak ada sesuatu,” ketusnya.

Protes serupa sebelumnya terjadi di Desa Hutadame, Kecamatan Panyabungan Utara, Kamis (18/11) lalu. Warga juga melakukan aksi pemblokiran jalan hingga berujung pembakaran pos jaga.

4. Kepala Desa akhirnya mundur

Kericuhan di Panyabungan Utara, Madina (Dok.IDN Times/istimewa)

Unjuk rasa yang berujung anarkis hingga dinihari berakhir setelah Kepala Desa Mompang Julu Hendri Hasibuan mengundurkan diri. Hendri yang dikabarkan menjabat sejak 2017 lalu mengunduran diri lewat serat keterangan yang dibacakan camat.

“Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Mompang Julu demi keamanan dan kenyamanan Desa Mompang Julu,” ujar Hendri dalam surat bertandatangan dan bermaterai.

5. Warga membantah ada kepentingan lain selain protes tidak transparannya penyaluran dana COVID-19

Massa membakar mobil saat kericuhan di Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Senin (29/6). (Istimewa)

Sementara itu, warga membantah jika aksi unjuk rasa mereka karena ditunggangi kepentingan politik tertentu. Warga bernama Awaluddin mengklaim jika aksi mereka murni menuntut transparansi dana desa terkhusus terkait BLT COVID-19.

“Dengan ini masyarakat Mompang Julu menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kades. Kami menduga Kades Mompang Julu tidak transparan dalam mengelola dana desa. Diduga ada KKN berjamaah,” ujar Awaluddin.

Awaluddin juga mengklaim punya bukti kuat terkait penyelewengan dana desa. Mereka punya data berapa banyak warga yang seharusnya mendapatkan BLT COVID-19.

“Sesuai Permendes seharusnya yang diterima masyarakat Rp600 ribu per KK, 3 tahap. Mereka membuat kebijakan Rp200 ribu dan hanya 1 tahap. Itu pernyataan dari Pemdes,” pungkasnya.

Baca Juga: Bikin Hasil Rapid Test Palsu, Seorang PNS Ditangkap Polisi Sibolga