Tokoh Tionghoa Sumut Kenang Kisah Kelam di Bawah Bayang-bayang Orba
Medan, IDN Times - Masih segar di ingatan dr. Indra Wahidin kala Indonesia diguncang gelombang rasial, terutama terhadap etnis Tionghoa sepertinya. Perilaku diskriminasi tersebut kencang terjadi sepanjang Orde Baru (Orba) saat Presiden Soeharto naik tahta.
Indra Wahidin yang nama aslinya ialah In Hoa Huang beserta banyak masyarakat etnis Tionghoa lain, terpaksa terseret arus geopolitik. Mereka harus mengubah namanya agar dinilai "identik" dengan nama Nusantara. Hal ini agar mereka dapat diterima secara administratif dan mudah dalam melanjutkan pendidikan.
Selama masa Orba pula, perilaku diskriminatif lainnya banyak dirasakan masyarakat etnis Tionghoa. Selain meregang nyawa, ada juga unit usaha mereka yang terpaksa berhenti karena kerap dijarah.
1. Masyarakat etnis Tionghoa mengganti nama agar berbau Nusantara, termasuk Indra Wahidin
IDN Times berkesempatan berjumpa dengan dr. Indra Wahidin di kantornya yang berada di Pusat Kota Medan. Nama Indra Wahidin sangat masyhur di Sumut sebagai tokoh Tionghoa sekaligus Ketua organisasi INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa).
Ia tak urung bercerita pengalaman pahit sebelum reformasi terjadi. Sama seperti kebanyakan etnis Tionghoa lainnya, Pria kelahiran tahun 1951 ini juga terpaksa mengganti namanya dengan nama Nusantara.
"Semua berawal sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 14 tahun 1967. Jadi yang dilarang itu bukan hanya memakai nama Tionghoa, tapi semua budaya, aksara, pendidikan yang bernuansa Tionghoa itu, semua dilarang. Alasan pemerintah Orde Baru itu ialah dengan memakai istilah asimilasi," kata Indra Wahidin kepada IDN Times, Sabtu (14/2/2026).
Ia sendiri memutuskan mengganti namanya dari In Hoa Huang menjadi Indra Wahidin pada tahun 1970 kala ingin melanjutkan pendidikan ke bangku Universitas. Meski pun begitu, di rumahnya Indra kecil tetap dipanggil In Hoa Huang. Terutama bagi sistem kekerabatan atau tutur masyarakat Tionghoa, nama depan "In" dan marga "Huang" punya kedudukannya tersendiri.
"Jadi, kalau buat pengusaha, (mengganti nama) mungkin agar bisa meng-apply izin. Kalau tidak, pasti bisa mengalami kesulitan, jadi terpaksa harus diganti. Kalau yang tidak perlu izin administratif, ada yang tetap pakai nama Tionghoa. Karena dulu Pak Harto ingin orang Tionghoa itu semua ikut budaya Jawa-nya. Sebenarnya, negara kita itu Bineka Tunggal Ika. Namun bertentangan dengan geopolitik saat itu (Orba). Jika Bung Karno lebih dekat ke Beijing, maka Pak Harto itu lebih dekat ke Washington, USA. Artinya ada pengaruh politik internasional pada saat itu. Kalau saya lihat, sih, nuansanya geopolitik," lanjutnya.
2. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup
Gelombang rasial ini juga mempengaruhi pendidikan masyarakat etnis Tionghoa. Banyak sekolah-sekolah Tionghoa yang ditutup. Akibatnya, mereka yang tetap ingin melanjutkan bersekolah harus masuk sekolah negeri atau swasta.
"Saya dari sekolah Tionghoa itu yang di Kota Medan, tapi sudah ditutup. Karena sekolah-sekolah Tionghoa semua ditutup. Terus, saya pindah ke SMA Negeri 8. Lalu memutuskan untuk kuliah kedokteran di UISU. Saat itulah saya ganti nama menjadi Indra," bebernya.
Dalam proses mengganti nama, ada sejumlah prosedur yang dilewati Indra dan masyarakat etnis Tionghoa. Salah satunya ialah administrasi di Dukcapil hingga pengadilan.
"Itu ganti nama harus melalui keputusan pengadilan. Nah, jadi kalau mau masuk kuliah itu, harus pakai nama Indonesia. Tentu dengan berbagai pertimbanganlah, mungkin pakai nama Tionghoa (bisa) tidak lulus. Harus pengadilan yang putuskan permohonan kita minta ganti nama. Lalu urus SK di Catatan Sipil," sebut Indra.
3. Perayaan Imlek hingga pendidikan Tionghoa kembali diperbolehkan di massa Gus Dur, termasuk di Kota Medan
Tokoh Tionghoa Sumut ini juga masih ingat begitu jelas ketika perayaan hari raya Imlek dibatasi. Bahkan saat itu dilarang dilakukan di muka umum.
"Dulu kalau merayakan Imlek juga secara privat, di rumah. Bertahun-tahun kami merayakan hari Imlek di rumah masing-masing, antar keluarga saja," tutur Indra.
Usai melewati masa kelam dengan kentalnya gelombang rasial selama Orba, semilir angin pada akhirnya menerpa. Harapan "diakui" itu datang dari sosok Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.
Bagi masyarakat etnis Tionghoa, Gus Dur merupakan figur yang arif. Ia membela hak-hak hidup kaum minoritas terutama ketika mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967.
"Gus Dur mengeluarkan Keppres, nomor 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Sehingga pendidikan Tionghoa, budaya Tionghoa, termasuk barongsai, perayaan Imlek, sudah kembali. Gus Dur juga menetapkan Imlek sebagai libur fakultatif. Nah, sampai Ibu Megawati Imlek ditetapkan sebagai libur nasional dan untuk semua orang," kata Indra menarik napas lega.
4. Lewat Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI), Indra Wahidin kerap menjalankan aksi kemanusiaan
Meskipun begitu, keluarga Indra Wahidin kini sudah terbiasa menggunakan nama Nusantara. Hanya di rumah ataupun catatan keluarga saja mereka memakai nama khas Tionghoa.
"Jadi, semangat untuk mempertahankan budaya Tionghoa itu ada, tapi tidak di publik melainkan di lingkungan keluarga." Indra menambahkan.
Sebagai tokoh Tionghoa Sumatra Utara, Indra Wahidin dikenal lekat dengan organisasi INTI. Baginya, INTI bukan hanya sekadar perhimpunan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, namun juga wadah kemanusiaan membantu masyarakat.
"Semangat kita di INTI tentu ingin membangun Indonesia ke depan lebih baik. Kemarin ketika Sumatra dilanda banjir, bantuan INTI datang ke lokasi bencana seperti di Tapteng, Aceh Tamiang, hingga Langkat juga. Pada saat bencana tsunami Aceh 2004 juga, gempa Padang, Palu, hingga Yogyakarta," kata pria yang menyandang gelar dokter itu.
Organisasi INTI juga disebutnya punya program filantropi lain yang menarik. Salah satunya adalah operasi katarak gratis.
"Kita juga banyak operasi katarak gratis untuk semua. Itu sudah hampir 35 ribu mata yang kita operasi bahkan sampai ke Maluku Utara, Ternate," pungkasnya.
