Medan, IDN Times – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan 98 kota anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) harus menjadi tulang punggung pertama ketahanan pangan nasional. Kota tidak bisa lagi memandang pangan hanya sebagai urusan pasokan.
Pernyataan itu disampaikan Hanif saat konprensi pers, usai kata sambutan Rapat Kerja Nasional XVIII APEKSI di Kota Medan, Rabu (1/6/2026). Rakernas XVIII APEKSI 2026 bertema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat”.
Hanif menyebut urbanisasi membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata.
“Rakernas ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi 98 pemerintah kota anggota APEKSI untuk menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, seperti tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, dan tentu saja tangguh pangan” katanya.
Dia menekankan dampak berantai jika pangan terganggu, seperti pasokan dengan harga naik.
"Jika harga naik, daya beli tertekan. Jika daya beli tertekan, stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak," tuturnya.
Karena itu, ketahanan pangan kota disebutnya sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial.
Hanif meminta kepala daerah menghentikan pendekatan program dan proyek. Fokus harus beralih membangun sistem yang tangguh.
“Kunci dari seluruh intervensi ini adalah koordinasi. Stabilitas pangan tidak dapat dijaga oleh satu dinas saja. Dinas ketahanan pangan, perdagangan, perhubungan, Bappeda, BUMD, satgas pangan, pasar, dan pelaku usaha harus berada dalam satu sistem respons yang sama," tambahnya.
Instrumen yang bisa dikuatkan kota meliputi fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke defisit, Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, optimalisasi cadangan pangan, hingga koordinasi dengan BPN, Bulog, dan BUMD.
Sebagai tuan rumah, Medan disebut memiliki posisi strategis sebagai kota metropolitan dan pusat distribusi.
“Apabila ini berjalan baik, Medan bukan hanya menjadi tuan rumah Rakernas, tetapi juga dapat menjadi salah satu laboratorium pembelajaran kota tangguh bagi kota-kota anggota APEKSI lainnya," ungkapnya.
Hanif juga menyorot keterkaitan pangan dan sampah. Ia menyebut ketahanan pangan harus dibangun bersama tata kelola pasar, logistik kota, kerja sama daerah penyangga, stabilisasi harga, pengolahan sampah, dan partisipasi masyarakat.
Menjawab soal insentif, Hanif menyatakan pemerintah sudah memberi dukungan dari hulu, mulai Harga Pembelian Pemerintah beras dan jagung, subsidi pupuk, hingga gudang penyimpanan.
“Kita mungkin tidak boleh terjebak dalam impor-impor terus. Hampir seluruh komoditas kita sebagiannya masih impor. Sehingga keberpihakan ke hulu menjadi penting,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa, ketahanan pangan itu tidak bisa dibayar dengan cerita, tapi memang harus ada biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun itu.
"Mahal harganya, iya. Tetapi ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini," tutupnya.