Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sudah 789 Anak di Sumut Keracunan MBG, Ombudsman Minta BGN Evaluasi
Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)
  • Ombudsman mencatat 789 siswa menjadi korban dalam delapan insiden keracunan MBG di Sumatra Utara sepanjang 2026.

  • Sampel makanan dari sejumlah kasus mengandung Bacillus Cereus, Staphylococcus Aureus, dan E. Coli.

  • Ombudsman mendesak BGN mengevaluasi kepatuhan pekerja SPPG serta mekanisme pengawasan program MBG.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2025

Tercatat 107 siswa menjadi korban dari satu peristiwa keracunan.

Februari

Puncak keracunan tertinggi kedua pada 2026 terjadi dengan 295 korban.

April

Jumlah korban tercatat 24 orang.

Agustus

Lonjakan korban tertinggi pada 2026 terjadi dengan 406 korban.

September

Jumlah korban tercatat 47 orang.

Oktober 2026

Jumlah korban tercatat 17 orang.

Selasa (13/10/2026)

Herdensi menyampaikan bahwa hampir semua SPPG terkait telah mengantongi SLHS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Ombudsman mencatat 789 siswa menjadi korban dalam delapan insiden keracunan program MBG di Sumatra Utara sepanjang 2026.
  • Who?
    Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, menyoroti kejadian tersebut dan mendesak BGN melakukan evaluasi.
  • Where?
    Insiden tersebar di Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kota Medan.
  • When?
    Kasus tercatat sepanjang 2026, dengan jumlah korban tertinggi pada Agustus dan Februari.
  • Why?
    Sejumlah sampel makanan mengandung kontaminasi bakteri, sementara Ombudsman menyoroti kepatuhan pekerja dan pengawasan SPPG.
  • How?
    Ombudsman melakukan pemantauan, meninjau data laboratorium, dan mendesak BGN mengaudit kinerja serta mekanisme pemantauan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sebanyak 789 anak sakit setelah makan dari program MBG di Sumatra Utara pada 2026. Ombudsman melihat ada makanan yang punya bakteri dan dapur yang sudah punya sertifikat sanitasi. Herdensi meminta BGN memeriksa lagi cara pengawasan dapur. Beberapa makanan dan susu juga diperiksa di laboratorium.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemantauan Ombudsman menghasilkan pencatatan jumlah korban, lokasi insiden, serta temuan laboratorium pada sejumlah sampel makanan. Pemeriksaan itu juga menyoroti kepatuhan pekerja SPPG terhadap standar bahan, pencucian, dan penyimpanan. Data tersebut memberi dasar bagi evaluasi pengawasan program MBG oleh BGN dan lembaga terkait.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami peningkatan di Sumatra Utara. Ombudsman RI melakukan pemantauan sepanjang 2026.

Ombudsman mencatat, ada tujuh kejadian di Sumatra Utara sepanjang 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pola pengawasan program MBG.

Ombudsman juga mengungkap, dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi sumber makanan bermasalah telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

1. Lonjakan kasus dan temuan bakteri pada sampel makanan

Ilustrasi makan bergizi gratis di sekolah. (IDN Times/Inin Nastain)

Berdasarkan data resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, jumlah siswa yang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak drastis secara tahunan.

Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 107 siswa yang menjadi korban dari satu peristiwa keracunan. Namun, angka tersebut meroket lebih dari tujuh kali lipat pada 2026, dengan total 789 korban jiwa yang tersebar dalam delapan insiden keracunan berbeda.

Dari catatan tren bulanan, lonjakan korban tertinggi pada tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus yang menelan hingga 406 korban. Puncak keracunan tertinggi kedua terjadi pada bulan Februari dengan 295 korban. Sementara itu, untuk periode April, September, dan Oktober 2026, jumlah korban relatif lebih sedikit, masing-masing menyentuh angka 24, 47, dan 17 korban.

Herdensi memaparkan, delapan insiden keracunan MBG pada 2026 tersebar di Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kota Medan. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan catatan tahun sebelumnya yang hanya menyentuh dua kejadian.

Berdasarkan data laboratorium dari berbagai kasus tersebut, mayoritas sampel makanan terbukti mengandung kontaminasi bakteri berbahaya. Di Dairi dan Toba, petugas menemukan bakteri Bacillus Cereus dan Staphylococcus Aureus pada lauk pauk. Kasus di Pakpak Bharat dan Mandailing Natal turut mencatatkan temuan bakteri E. Coli pada sampel buah melon dan semangka. Sementara di Kota Medan, keracunan diduga bermula usai siswa meminum susu kemasan yang kini telah ditarik oleh pihak sekolah untuk diuji lab.

2. Sertifikat sanitasi tak selaras dengan kepatuhan pekerja SPPG

Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Erik Alfian)

Status bersertifikat yang dipegang oleh pihak SPPG membuat Ombudsman memberikan sorotan tajam pada tingkat kepatuhan para pekerja dapur. Pekerja di instansi ber-SLHS seharusnya sudah diwajibkan memahami standar kelayakan bahan, proses pencucian, hingga pengaturan durasi penyimpanan (holding time).

"Apalagi, setelah kami melakukan pemeriksaan, hampir semua SPPG yang terkait dengan kejadian ini sudah mengantongi SLHS. Artinya, para pekerjanya seharusnya sudah mendapatkan pelatihan dan memahami apakah bahan makanan layak diolah atau tidak, serta apakah makanan yang dihasilkan layak dikonsumsi," ujar Herdensi di kantornya, Selasa (13/10/2026).

Ia mencontohkan indikasi kelalaian operasional seperti dugaan penyimpanan sarden di luar freezer di Kabupaten Karo dan penyajian nasi beserta rendang yang diduga basi di Kabupaten Asahan.

3. Desakan evaluasi pengawasan secara sistematis

Ilustrasi makan bergizi gratis. IDN Times/ Riyanto.

Program MBG dinilai berisiko mencederai kesehatan siswa jika pelaksanaannya luput dari tata kelola yang terstandardisasi. Mengingat petugas dinas kesehatan tidak mungkin memonitor seluruh aktivitas di dapur secara harian, Herdensi menuntut lembaga pengawas terkait untuk bekerja lebih efektif di lapangan.

“Kami menuntut BGN pusat segera turun tangan mengaudit kinerja dan mekanisme pemantauan KPPG Sumut–Aceh. Ini yang saya kira penting untuk dilihat oleh BGN pusat. Jadi, KPPG Sumut–Aceh juga harus dievaluasi. Bagaimana sebenarnya pengawasan yang sudah mereka lakukan terhadap SPPG-SPPG yang berada di Sumatra Utara?" pungkas Herdensi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article