Tak Mampu, Pemko Medan Lempar Penanganan Jalan Simpang Titipapan ke DPR RI
Medan, IDN Times - Tak mampu mengatasi kemacetan, Pemko Medan mengusulkan adanya penanganan infrastruktur jalan di simpang Titipapan ke Komisi V DPR RI. Sehingga persoalan kemacetan panjang yang sering terjadi di jalan Yos Sudarso tepatnya di simpang Titipapan bisa selesai.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Plt Kepala Dinas SDABMBK Gibson Panjaitan saat mengikuti rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI guna meninjau Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Underpass Manhattan), di Rumah Pompa Underpass Manhattan, jalan Gatot Subroto, pada Jumat (30/1/2026).
1. Penanganan infrastruktur jalan ini dinilai sangat urgent
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syaiful Huda tersebut, Gibson meminta dukungan dari Pemerintah Pusat agar dilakukan penanganan jalan di simpang Titi Papan jalan Yos Sudarso. Menurutnya, penanganan infrastruktur jalan ini sangat urgent untuk segera dilakukan guna mengurai kemacetan di kawasan Medan Utara itu.
"Kami memohon penanganan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan Yos Sudaro, tepatnya di persimpangan Titipapan. Ini sangat krusial untuk segera dilakukan karena kemacetannya bisa sampai berjam-jam sehingga menghambat mobilitas warga,"ujar Gibson.
2. Diperlukan penambahan alat berat amfibi untuk memudahkan dilakukannya normalisasi di tiga sungai besar
Selain masalah kemacetan, dalam pertemuan itu Gibson juga menyampaikan mengenai penanganan masalah banjir di Kota Medan.
Gibson menerangkan diperlukan penambahan alat berat amfibi untuk memudahkan dilakukannya normalisasi di tiga sungai besar yang melintasi Kota Medan serta anak-anak sungainya yang kerap meluap saat intensitas hujan tinggi.
3. Usulan ini nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan
Lanjutnya, diakui sudah menyerahkan proposal permohonan alat amfibi. Tujuannya agar normalisasi sungai-sungai besar di medan bisa dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.
Kedua permohonan krusial itu langsung mendapat respon positif dari Komisi V DPR RI. Usulan ini nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan kedepan.
