Medan, IDN Times – Dalam Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyusun ulang prioritas pembangunan. Salah satunya adalah terus mengurangi kesenjangan.
Salah satu wilayah yang disorot adalah Kepulauan Nias. Kawasan ini dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain. Karena itu, intervensi pembangunan disebut tak bisa lagi bersifat umum, tetapi harus lebih terarah dan spesifik.
Pemerintah Provinsi Sumut menetapkan enam basis sebagai fondasi pembangunan 2027. Mulai dari akselerasi pertumbuhan berkualitas hingga pemulihan pascabencana, semuanya dirancang untuk menjawab tantangan yang berbeda-beda di tiap wilayah.
Selain itu, fokus juga diarahkan pada peningkatan produktivitas, investasi, pengembangan industri berbasis potensi lokal, serta penguatan daya saing daerah. Bobby menegaskan, pendekatan ini bukan sekadar rencana jangka pendek, tetapi bagian dari kesinambungan program sejak 2025 hingga 2029.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” kata Bobby, Rabu (22/4/2026).
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemprov Sumut membagi pembangunan Kepulauan Nias ke dalam tiga klaster utama; produksi, logistik, dan pariwisata. Ketiganya dipilih sebagai sektor yang dianggap paling potensial untuk mendorong pertumbuhan kawasan.
Salah satu yang disorot adalah sektor logistik. Bobby menilai, distribusi barang masih menjadi kendala utama di wilayah kepulauan. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti pergudangan dan cold storage menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan bisa menekan biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas pasokan barang.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik," ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, intervensi juga menyasar sektor sosial. Pemprov Sumut mulai menggulirkan program sekolah gratis pada tahun ajaran baru 2026, dengan fokus awal di Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.
Program ini mencakup seluruh SMA, SMK, hingga SLB. Bahkan, iuran tambahan yang selama ini dibebankan melalui komite sekolah turut dihapuskan.
“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” kata Bobby.
Di sektor kesehatan, langkah serupa dilakukan lewat pemberian beasiswa bagi calon dokter spesialis. Saat ini, 18 dokter tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara dengan rencana penempatan di Nias.