MBG dan BBM Jadi Sorotan Utama Tuntutan Demonstran dari BEM USU
Medan, IDN Times – Ketegangan massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) dan polisi berangsur surut setelah Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus bersedia menemui mereka. Erni bersedia menerima tuntutan massa yang sudah berunjuk rasa sejak, Senin (15/6/2026) siang.
Begitu tiba, Erni dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya langsung diminta duduk. Diikuti oleh massa.
BEM USU pun menyampaikan sembilan tuntutan itu kepada Erni. Mereka menyampaikan tuntutan lintas sektor, mulai dari menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, mendorong transparansi serta efisiensi pengelolaan anggaran negara, hingga menolak dwifungsi Polri dan mendesak reformasi akuntabilitas institusi kepolisian. Mereka turut meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan sebagai prioritas nasional, serta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, mahasiswa mendesak pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk penindakan tegas terhadap tambang ilegal. Mereka juga meminta perbaikan layanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih, serta menagih komitmen pemerintah dalam membuka 19 juta lapangan kerja.
“Kami berharap tuntutan ini bisa disuarakan,” kata Ketua BEM USU Angga Al Maaris Harahap kepada Erni.
Erni pun menanggapinya. Kata Erni, secara institusi DPRD Sumut menerima dan akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah pusat. Itu ditandai dengan penandatanganan surat bermaterai sebagai jaminan.
“Saya memastikan apa yang disampaikan adek adek semua akan kita kawal dan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Erni.
BEM USU mendesak agar pemerintah memenuhi tuntutan. Jika tidak, mereka mengancam akan membawa massa yang lebih banyak.
Dari semua tuntutan yang disampaikan, persoalan kenaikan harga BBM non subsidi masuk menjadi prioritas utama. Selain juga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama. BEM USU ingin program MBG dihapuskan dan diganti dengan kebijakan penanganan gizi yang lebih baik lagi.
“Yang paling krusial adalah dua poin yang kami lihat adalah evaluasi MBG dan juga BBM yang naik. Karena kami melihat BBM ini sampai sekarang belum menyentuh akar masalah yang terjadi di Indonesia. Ini hanyalah program-program yang di mana untuk menguntungkan penguasa-penguasa yang ada di atas sana,” ujar Angga.
Usai diterima DPRD Sumut, massa pun membubarkan diri. BEM USU berkomitmen untuk mengawal tuntutan itu hingga dipenuhi.
