Kadisdik di Sumut Absen Saat Komisi X Bahas Sekolah Terdampak Banjir
- What?
Komisi X DPR RI menyampaikan kekecewaan karena tidak ada kepala dinas pendidikan di Sumatera Utara yang hadir dalam rapat pembahasan penanganan dampak banjir terhadap sektor pendidikan. - Who?
Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Sofyan Tan, bersama anggota seperti Deni Cagur Wahyudi, Ali Zamroni, M. Hilman Mufidi, Hj Ledia Hanifa, Muslimin Bando, dan Sabam Sinaga. - Where?
Kegiatan berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Raya, Medan. - When?
Rapat digelar pada Selasa, 24 Februari 2026, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. - Why?
Ketidakhadiran para kepala dinas dianggap menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan pascabanjir serta menimbulkan ketidaksesuaian data kebencanaan antar lembaga. - How?
Komisi X menggelar pertemuan resmi dengan pejabat kementerian terkait dan perwakilan dinas kabupaten/kota untuk membahas tindak lanjut penanganan sekolah terdampak banjir serta memastikan keakuratan data kebencanaan
Medan, IDN Times – Rombongan Komisi X DPR RI meluapkan kekecewaan saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumayera Utara, Jalan Bunga Raya, Medan, pada Selasa (24/2/2026).
Sebab, tidak satu pun kepala dinas (kadis) pendidikan di Provinsi Sumatera Utara hadir dalam rapat yang secara khusus membahas penanganan tindaklanjut paska bencana banjir di sektor pendidikan.
1. Ketidakhadiran para kadis bentuk ketidakseriusan dalam menangani persoalan pendidikan di tengah bencana
Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai ketidakhadiran para kadis tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menangani persoalan pendidikan di tengah bencana.
“Ini bukan kunker ecek-ecek. Ini kunjungan kerja sangat serius. Kami lihat kadis pendidikannya tidak ada yang hadir. Kalau kadis tidak hadir berarti tidak peduli,” tegas Sofyan Tan di hadapan peserta rapat.
Kunjungan kerja tersebut diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR RI, antara lain Deni Cagur Wahyudi (Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jabar II), Ali Zamroni (Fraksi Gerindra), M. Hilman Mufidi (PKB), Hj Ledia Hanifa (PKS, Jabar I), Muslimin Bando (PAN, Sulsel III), serta Sabam Sinaga (Demokrat, Dapil Sumut II).
2. Data antara BPS dan Kemendikdasmen dinilai berbeda
Sofyan Tan juga menyoroti persoalan perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penetapan kebijakan.
“Ini masalah serius. Kami dapati data BPS dengan Kemendikdasmen berbeda. Sementara yang akan dipakai untuk kebijakan adalah data tunggal kebencanaan dari BPS,” ungkap politisi PDI Perjuangan Dapil Sumut 1 itu.
Para kepala dinas juga dianggap tidak menghargai kehadiran pejabat dari kementerian lembaga yang hadir saat itu antara lain Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, Dirjen Saintek Kemendiktisaintek Prof Ahmad Najib Burhani, dan lainnya. Sementara dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya dihadiri perwakilan dinas pendidikan yakni para kepala bidang (kabid).
3. Kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir terhadap sektor pendidikan
Kekecewaan serupa disampaikan Sabam Sinaga. Dia menilai ketidakhadiran para kadis pendidikan menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir terhadap sektor pendidikan. Apalagi dari informasi yang didapat sebelumnya, ada perbedaan data antara BPS dengan Kemendikdasmen terkait kebencanaan.
Berdasarkan data dari BPS, hasil kunker reses sehari sebelumnya di Kantor BPS Sumut, sekolah yang masih pakai tenda darurat 26 satuan pendidikan. Sementara dari data Kemendikdasmen yang diperoleh dari dinas pendidikan provinsi ada 27 satuan pendidikan.
Komisi X DPR RI menegaskan akan terus mengawal penanganan dampak banjir terhadap sektor pendidikan di Sumatera Utara dan meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata, termasuk melalui kehadiran langsung para kepala dinas dalam forum resmi pembahasan kebencanaan.
