Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Geruduk Kodim, Massa GMNI Tolak Keterlibatan TNI di Sektor Sipil

Geruduk Kodim, Massa GMNI Tolak Keterlibatan TNI di Sektor Sipil
Sejumlah prajurit TNI membersihkan sisa ban bekas yang dibakar massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan di sela unjuk rasa, Rabu (17/6/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Intinya Sih
  • Massa GMNI Medan menggelar aksi di depan Kodim 0201/Medan menolak keterlibatan TNI dalam sektor sipil, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan batalyon baru.
  • Ketua GMNI Medan, Damses Sianturi, menilai kehadiran militer di ranah sipil berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap masyarakat serta tidak memiliki urgensi yang jelas.
  • Komandan Kodim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo menerima tuntutan mahasiswa dan berencana mengadakan diskusi lanjutan untuk membahas isu keterlibatan TNI secara terbuka.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Medan, IDN Times - Setelah DPRD Kota Medan, massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggeruduk markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0201/Medan, Rabu (17/6/2026). Sambil berorasi, massa juga melakukan aksi bakar ban di depan markas militer yang berada di jalan Pengadilan itu.

Disela orasi, Komandan Kodim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo. Massa dan TNI akhirnya memutuskan untuk berdiskusi, menyampaikan beberapa tuntutan mereka.

GMNI menyoroti betul soal bagaimana keterlibatan TNI dalam beberapa sektor sipil. Sikap mereka jelas, menolak keterlibatan para prajurit. Mulai dari keterlibatan pada Makan Bergizi Gratis (MBNG) yang belakangan mendapat penolakan, hingga pembentukan batalyon baru.

“Biarlah militer kembali ke barat. Biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer. Agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan,” kata Ketua GMNI Medan, Damses Sianturi.

Menurut Damses, keterlibatan TNI di ranah sipil dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat. Terlebih, tidak ada urgensi melibatkan militer dalam sektor sipil.

“Yang kita melihat, kenapa militer ini dibuat sebagai pengawas adalah untuk salah satunya dan yang menjadi paling utama adalah untuk mengintimidasi masyarakat sekitar,” katanya.

GMNI juga menolak Pembangunan batalyon baru hingga penambahan prajurit. Menurut Damses, ini hanya menjadi pemborosan anggaran. Karena menurut mereka, belum ada urgensi penambahan batalyon hingga prajurit baru.

“Kita tahu bahwa asalnya kondisi fiskal bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mau pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran menghentikan pembangunan batalion dan penerimaan pasukan Cadangan,” katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo mengaku menerima tuntutan itu dan akan menyemapaikan kepada atasan mereka. Bahkan Kodim 0201/Medan, akan menyiapkan agenda diskusi untuk memfasilitasi mahasiswa, membahas berbagai tuntutan yang menyeret TNI.

“Jadi nanti akan dijadwalkan mahasiswa di sekitar medan, untuk melaksanakan diskusi untuk bisa menjawab, dan tentunya kita ingin sama – sama memegang data,” kata Delli.

Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Doni Hermawan
EditorDoni Hermawan

Latest News Sumatera Utara

See More