Dikejar Deadline, Realisasi Pengadaan Sumut Sudah Tembus 50 Persen

- Pemprov Sumut mempercepat pengadaan barang dan jasa dengan realisasi mencapai 50,34 persen atau senilai Rp1,8 triliun dari total rencana belanja Rp5,3 triliun untuk tahun 2026.
- Sebanyak 79 paket konstruksi senilai Rp1,184 triliun telah rampung dan puluhan lainnya masih dalam proses tender, sementara sektor konsultansi juga menunjukkan progres signifikan di berbagai OPD.
- Sejumlah proyek peningkatan jalan provinsi seperti ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot sudah dikerjakan bahkan sebagian selesai, guna memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah.
Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal. Hingga pertengahan 2026, realisasi pengadaan telah menembus lebih dari 50 persen, dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dari total rencana belanja Rp5,3 triliun. Percepatan ini dilakukan untuk menekan risiko keterlambatan proyek sekaligus menjaga layanan publik tetap optimal.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, Yudha Prastya, menyebut seluruh tahapan pengadaan kini terus dipantau, terutama dari sisi kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi paket yang sudah direncanakan.
1. Realisasi pengadaan sudah tembus 50 persen

Pemprov Sumut mencatat total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026 mencapai Rp5,7 triliun, dengan nilai belanja pengadaan sebesar Rp5,3 triliun. Dari angka tersebut, realisasi pengadaan sudah mencapai 1.478 paket senilai Rp1,8 triliun atau sekitar 50,34 persen.
“Total realisasi pengadaan barang/jasa mencapai 1.478 paket dengan nilai Rp1,8 triliun atau sebesar 50,34%. Untuk mempercepat pengadaan barang/jasa, kita memonitor mulai dari penginputan SIRUP oleh OPD. Jadi yang kita tunggu adalah eksekusi dari OPD,” kata Yudha dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan, seluruh data perencanaan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah terinput 100 persen per 1 April 2026. Artinya, saat ini fokus pemerintah berada pada percepatan pelaksanaan di masing-masing OPD.
2. Proyek konstruksi dan konsultasi terus berproses

Untuk pekerjaan konstruksi, sebanyak 79 paket tender telah rampung dengan nilai mencapai Rp1,184 triliun. Selain itu, 24 paket masih dalam proses tender dan 22 paket lainnya segera ditayangkan dalam waktu dekat.
Di sektor jasa konsultansi, progres juga berjalan paralel. Sebanyak 53 paket telah selesai dengan nilai Rp31,104 miliar, sementara 50 paket masih dalam tahap seleksi dan lima paket lainnya segera dibuka.
Sejumlah OPD yang telah menyelesaikan tender konstruksi antara lain Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya sebanyak 53 paket, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan satu paket, Dinas Ketenagakerjaan dua paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan satu paket, Dinas Pendidikan tujuh paket, serta Dinas Sumber Daya Air 15 paket.
3. Infrastruktur jalan mulai dikerjakan, sebagian sudah selesai

Beberapa proyek strategis, khususnya peningkatan jalan provinsi, telah memasuki tahap pelaksanaan bahkan ada yang telah rampung. Proyek tersebut di antaranya peningkatan struktur Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Selain itu, peningkatan jalan pada ruas Hutaimbaru–Sipiongot juga menjadi bagian dari paket yang sudah selesai dikerjakan. Proyek-proyek ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Proses pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai seperti Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang) di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pekerjaan tersebut bahkan ada yang sudah selesai,” ujarnya.
Meski masih ada OPD dengan progres di bawah 75 persen, bahkan sebagian di bawah 25 persen, Pemprov Sumut optimistis seluruh paket pengadaan akan mulai tayang dalam waktu dekat dan dapat diselesaikan sesuai target tahun anggaran.


















