Data Sensus dan Potensi Hilirisasi Ekonomi Aceh

Akhmad menjelaskan, perubahan pola usaha masyarakat dalam satu dekade terakhir membuat rumah tangga ikut menjadi sasaran pendataan. Jika sebelumnya aktivitas usaha identik dengan toko atau tempat usaha fisik, kini banyak pelaku usaha menjalankan bisnis dari rumah dengan memanfaatkan platform digital.

Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir apabila petugas sensus mendatangi rumah meski tidak memiliki toko ataupun bangunan usaha.

“Sekarang banyak aktivitas ekonomi lahir dari rumah, bahkan hanya bermodal telepon genggam. Karena itu kami ingin memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Menurut Akhmad, sensus tersebut menjadi "economic check-up" untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh sehingga pemerintah memiliki dasar yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Selain memotret struktur ekonomi nasional dan daerah, sensus tahun ini juga memberikan perhatian pada perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan yang terus berkembang.

Dalam pelaksanaannya, BPS menggunakan metode door to door dengan memanfaatkan aplikasi digital pada telepon genggam petugas, tanpa lagi menggunakan kuesioner berbasis kertas seperti sensus sebelumnya.

Sementara itu, bagi perusahaan atau usaha tertentu, BPS juga menyediakan metode Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) sehingga pelaku usaha dapat mengisi data secara mandiri melalui laman yang telah disediakan.

Akhmad memastikan seluruh petugas lapangan dilengkapi rompi resmi, surat tugas, dan kartu identitas yang memiliki kode QR sehingga masyarakat dapat memverifikasi keaslian petugas sebelum memberikan data.

Ia juga menegaskan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik.

“Kami mengajak masyarakat menerapkan prinsip TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan jujur dan benar, serta yakin bahwa Rahasia data tetap terjaga,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama,Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Aliasuddin, menilai sensus ekonomi menjadi kunci untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan Aceh menjadi produk bernilai tambah. Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan hilirisasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tepat sasaran.

Aliasuddin mengatakan, ekonomi Aceh hingga kini masih bertumpu pada sektor pertanian. Namun, sebagian besar komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. 

“Padahal, komoditas seperti crude palm oil (CPO) dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti sabun dan deterjen, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” kata Aliasuddin.

Dia menyampaikan, hilirisasi komoditas akan membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

Oleh karena itu, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi usaha, melihat peluang pengembangan industri, memahami kebutuhan pasar, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.

Guru Besar Ekonomi Pembangunan ini juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. 

Sebab, kata dia, sensus ekonomi bukan untuk mencari kesalahan atau membuka aib pelaku usaha, melainkan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas unggulan Aceh.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Reza Munawir, menilai media massa menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan informasi sensus ekonomi kepada masyarakat.

Menurutnya, pembaca lebih tertarik pada dampak suatu peristiwa dibandingkan deretan angka statistik sehingga wartawan dituntut mampu mengubah data menjadi cerita yang mudah dipahami.

“Pembaca lebih tertarik pada dampak, bukan angka. Karena itu wartawan sering kesulitan menemukan angle yang menarik ketika menulis tentang data sensus,” kata Reza.

Ia menyebut sedikitnya ada sembilan tantangan dalam peliputan sensus ekonomi, mulai dari besarnya volume data, penggunaan bahasa statistik yang rumit, hingga kebutuhan visualisasi seperti grafik dan infografik agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat.

Reza berharap kolaborasi antara BPS dan media massa terus diperkuat sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat tersampaikan secara akurat, menarik, dan bermanfaat bagi publik.

Workshop tersebut diikuti wartawan dari berbagai media di Aceh sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.