Anggaran Terbatas, Bapperida Sumut Rumuskan Pendanaan Alternatif
- Pemprov Sumut melalui Bapperida merumuskan pendanaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di tengah keterbatasan APBD.
- FGD di Medan memetakan peluang pendanaan iklim, kemitraan swasta, investasi hijau, dan pembiayaan berbasis hasil bagi program PRKBI yang belum sepenuhnya dibiayai pemerintah.
- Sumut telah mengintegrasikan Rencana PRKBI ke dokumen pembangunan dan anggaran daerah; forum lintas sektor diharapkan menyusun strategi pendanaan sesuai kebutuhan serta karakteristik daerah.
Medan, IDN Times – Keterbatasan anggaran mendorong Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), untuk merumuskan strategi mobilisasi pendanaan alternatif guna menjamin keberlanjutan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).
Upaya pencarian sumber dana di luar APBD ini digodok dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI yang digelar di Medan. Langkah ini berfokus pada potensi pendanaan iklim (climate finance), kemitraan sektor swasta, investasi hijau, hingga pembiayaan berbasis hasil (result-based financing). Focus Group Discussion atau FGD Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI (Dok.
1. Pemetaan berbagai potensi pembiayaan dapat ditindaklanjuti
LCDI bersama Bapperida Sumut melakukan FGD di Medan (Dok. LCDI) Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momen penting dalam upaya mencari solusi guna mendukung implementasi program dan kegiatan PRKBI yang sampai saat ini belum sepenuhnya dibiayai lewat anggaran pemerintah.
“Lewat diskusi ini, diharapkan pemetaan berbagai potensi pembiayaan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumut,” katanya, Kamis (17/9/2026).
2. Sumut dinilai sudah selangkah lebih maju karena berhasil menyusun dokumen Rencana PRKBI
LCDI bersama Bapperida Sumut melakukan FGD di Medan (Dok. LCDI) Apresiasi atas langkah ini juga dituturkan oleh Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan. Dia menilai Sumut sudah selangkah lebih maju karena berhasil menyusun dokumen Rencana PRKBI dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD, Renstra, RKPD, hingga APBD.
“Namun, salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan program yang sudah direncanakan adalah keterbatasan pendanaan," ucapnya.
3. Diharapkan ada strategi mobilisasi pendanaan alternatif
LCDI bersama Bapperida Sumut melakukan FGD di Medan (Dok. LCDI) Lanjut Agus, maka dari itu, diharapkan diskusi ini bisa melahirkan strategi mobilisasi pendanaan alternatif sesuai kebutuhan dan karakteristik.
FGD yang terlaksana berkat dukungan program LCDI kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) itu, turut melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari Bapperida Sumut, Organisasi Perangkat Daerah terkait, NGO, akademisi hingga perwakilan sektor swasta.
