Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Data BNN: 10 Persen Penduduk Sumut Pemakai Narkoba
Ilustrasi narkoba. (IDN Times/Sukma Shakti)

Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuka dukungan anggaran untuk memperkuat program pemberantasan narkotika, terutama di daerah yang selama ini menjadi pintu masuk dan pusat peredaran gelap narkoba.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho bersama jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (2/6/2026). Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan narkoba tidak berjalan parsial.

1. Intervensi terpusat di daerah rawan narkoba harus diperkuat

ilustrasi narkoba (IDN Times/Mardya Shakti)

Bobby Nasution menilai penanganan narkoba di Sumut perlu dilakukan dengan strategi yang lebih fokus. Menurutnya, sejumlah wilayah yang selama ini menjadi jalur masuk dan pusat distribusi narkotika harus menjadi prioritas intervensi agar peredaran barang haram tersebut dapat ditekan secara maksimal.

“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution.

Selain penindakan, Pemprov Sumut juga berencana memperluas kegiatan positif di tengah masyarakat, terutama di kawasan yang rentan terhadap peredaran narkoba. Edukasi bahaya narkotika juga akan diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Pemprov Sumut siap membantu anggaran program pemberantasan narkoba

Ilustrasi narkoba (IDN Times/Sukma Sakti)

Dalam kesempatan itu, Bobby mengakui masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara luas. Karena itu, ia berharap BNNP dapat menyusun program-program konkret yang bisa dikolaborasikan bersama pemerintah daerah.

Bobby juga menegaskan kesiapan Pemprov Sumut untuk mendukung dari sisi pendanaan apabila diperlukan. Menurutnya, upaya membebaskan Sumut dari ancaman narkoba membutuhkan komitmen bersama, termasuk dukungan anggaran yang memadai.

“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.

3. BNNP: Sumut masih tertinggi secara nasional dalam jumlah pengguna narkoba

Ilustrasi narkoba. (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara hingga saat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Dari sekitar 15 juta penduduk Sumut, sekitar 10 persen di antaranya tercatat sebagai pengguna narkoba.

“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.

Menurut Tatar, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi letak geografis yang menjadi jalur strategis masuknya narkotika. Jika sebelumnya penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 15 hingga 45 tahun, kini tren tersebut mulai merambah anak-anak usia sekolah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap memfokuskan pengawasan pada pintu-pintu masuk utama dan wilayah pedesaan.

Editorial Team

Related Article