KUA Pantai Cermin Dampingi Usaha Disabilitas Urus Sertifikat Halal

Ratna menjelaskan tahapan persiapan sertifikasi halal secara rinci. Mulai dari kelengkapan data usaha dan produk, penyeleksian bahan, proses produksi halal, hingga pentingnya menjaga konsistensi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Pendampingan juga diarahkan pada edukasi penggunaan logo halal pada kemasan.

"Logo halal itu bukan hiasan, tapi identitas resmi yang mencerminkan komitmen kehalalan produk secara berkelanjutan," tegas Ratna di Pantai Cermin, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, pendampingan ini tidak berhenti pada penerbitan sertifikat.

"Pendampingan ini bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga bagaimana pelaku usaha memahami proses dan mampu menjaga kehalalan produknya secara berkelanjutan. Para penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka," ujarnya.

Ratna menuturkan, sertifikasi halal menjadi kunci strategis untuk menaikkan kelas usaha yang dikelola komunitas disabilitas. Legalitas jaminan halal dinilai dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendongkrak daya saing produk secara profesional.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat, KUA Kecamatan Pantai Cermin merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas. Pemberdayaan dirancang secara inklusif agar kelompok disabilitas mendapatkan perhatian, pendampingan teknis, dan kesempatan yang sama.

"Melalui pendampingan yang berkelanjutan, kami mengupayakan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebatas penerbitan dokumen, melainkan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat tanpa kecuali," pungkas Ratna.