Adukan Bukan Viralkan, Ini Nomor Pengaduan 24 Jam Jika MBG Bermasalah

Begitu SPPG bermasalah, menurut Lusi, langsung diberi tindakan tegas. Padahal untuk membangun SPPG dibutuhkan modal yang cukup besar antara Rp1 miliar hingga Rp3 Miliar. Investor mendapat pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada yayasan pengelola SPPG. Namun di balik nominal tersebut, terdapat sejumlah aturan dan mekanisme yang mengikat.

“Dalam pelaksanaannya SPPG punya banyak kendala di lapangan. Saat ini berbarengan dengan jelang Hari Raya dimana harga nggak bisa diprediksi semua naik. Belum lagi  gentayangannya mafia-mafia produk kebutuhan MBG, susu misalnya, di level distributor barang nggak ada, tapi di luar ada dengan harga jauh dari HET. Banyak SPPG mengganti dengan susu yang tersedia yang bisa jadi tak sesuai harapan penerima manfaat. Untuk daerah tertentu seperti Nias atau daerah terpencil lainnya, harga barang  punya selisih yang lumayan dan pasti berefek langsung atas jenis makanan yang diterima penerima manfaat,” jelas Lusi.

Bahkan saat ini, tambahnya, 252 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) setelah melewati 30 hari sejak mulai beroperasi. Pengurusan SLHS, membangun instalasi masuk dalam dana insentif Rp 6 Juta per hari.

“Jadi, intensif yang diterima Yayasan, sampai saat ini belum bisa menutupi modal. Uang itu masih terus dipergunakan untuk merehab alat-alat dapur, menambah, memperbaiki,menukar alat hingga membangun IPAL, sesuai dengan perubahan peraturan BGN,” terang Lusi.

Itu mengapa, tambah Lusi, banyak SPPG yang belum memiliki SLHS ditambah belum ada pelayanan satu pintu untuk pengurusan SLHS.

“Kita berharap Pemko, Pemkab atau Provinsi membuka Pelayanan Satu Pintu untuk mengurus SLHS agar prosesnya bisa lebih cepat dan terkordinir,dan itu menjadi perjuangan HMD Gemas se Indonesia,”kata Lusi.

Dijelaskan Lusi,  efeknya penghentian sementara SPPG sangat besar. Sekitar 11.844 pekerja terancam dirumahkan hingga 252 SPPG itu dibuka kembali dengan proses waktu pengurusan SLHS antara 2 minggu sampai 3 bulan.

“Pekerja SPPG yang di-suspend  memang tidak  dipecat, melainkan dirumahkan sementara menunggu evaluasi dan pemenuhan standar keamanan pangan oleh mitra pengelola dapur. Bayangkan ada 11 ribuan pekerja MBG dirumahkan dalam suasana sekarang ini, Ramadhan, Lebaran,gimana nasib keluarga mereka,”tanya Lusi sedih.

Untuk itu, Lusi berharap masyarakat memberikan sedikit empati dan focus pada memperbaiki pelayanan SPPG.

“Roda ekonomi kita sudah cukup lama stagnan sejak Covid-19.  Kami orang property sejak tahun 2020 nyaris tak bergerak. Gelombang pemecatan pekerja terpaksa dilakukan, dan hingga kini belum pulih. Kehilangan kepercayaan kepada  pemerintah, dialami hampir semua lini. Program MBG ini membantu pengusaha-pengusaha bangkit dan mempekerjakan orang banyak. Tolonglah support kami,”tandasnya.