Dari 1.100 SPPG di Sumut Baru 25 Persen Punya Sertifikat
- Penonaktifan sementara 252 dapur SPPG di Sumatera Utara dijelaskan bukan keputusan mendadak, melainkan hasil mitigasi dan arahan sebelumnya dari pihak terkait.
- Dari sekitar 1.100 dapur SPPG di wilayah Sumut, baru sekitar 25 persen yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sisanya masih dalam proses pengurusan.
- Kendala utama penerbitan SLHS adalah kualitas air dan pengelolaan limbah, sehingga setiap dapur diminta menyiapkan instalasi pengolahan limbah sesuai standar kesehatan.
Medan, IDN Times - Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) wilayah kerja Provinsi Sumatra Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak menjelaskan terkait 252 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara pada wilayah Sumatra Utara bukan hal yang tiba-tiba. Menurutnya sejak awal dapur sudah diminta memersiapkan segala persyaratan.
"Sesuai surat kantor pusat kami terima perihal penutupan sementara itu sebanyak 252 SPPG se-Sumut. Tentunya, perihal ini bukan tiba-tiba. Tetapi, kita sudah mitigasi di waktu yang lalu, katakanlah tahun 2025 kami sudah memberikan pengarahan kepada seluruh dapur supaya mengurus ke Dinas Kesehatan," jelasnya pada Senin (9/3/2026).
Terkait dapur SPPG yang baru beroperasi, sudah mulai berproses mulai dari pelatihan penjamah makanan itu ada salah satu proses Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kemudian ke Dinas Kesehatan, tindak lanjut, penilaian bangunan, kelayakan, sampel air dan makanan.
"Ini sudah ada sejak tahun lalu,ada surat lagi dari Kementrian Kesehatan perihal pengurusan SLHS dan kita sudah arahkan ke seluruh SPPG. Dulu kamu ada pertemuan rutin sekali seminggu," terangnya.
1. Surat penonaktifan sementara disebutkan tidak secara tiba-tiba
Dia juga mengatakan bahwa, surat yang dikeluarkan dengan isi imbauan untuk penonaktifan sementara tidak secara tiba-tiba. "Mereka tidak teliti mengurusnya. Jadi, kemaren itu diusulkan ke koordinator regional namun yang bersangkutan ke Jakarta," ucapnya.
2. Dari 1.100 lebih dapur SPPG yang sudah ada sertifikat baru 25 persen
Dia menyebutkan ada 1.100-an dapur SPPG untuk wilayah Sumut, berdasarkan pantauan dari aplikasi yang ada sudah jadi sertifikat masih kecil atau dibawah 25 persen.
"Yang sudah terbit sertifikatnya, tetapi ada juga yang sedang mengurus-urus ke Dinas Kesehatan, sisanya inilah 252 SPPG yang belum sama sekali mengurus," jelasnya.
3. Dapur SPPG juga diminta agar memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik
Salah satu kendala terbitnya SLHS, dikatakannya karena ada kondisi kualitas air di daerah. Dia juga minta agar dapur memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik, dikarenakan ini menjadi salah satu syarat di dalam SLHS.
