5 Catatan Hadapi Dampak Kebijakan Trump di Sumut
Medan, IDN Times - Pengamat Ekonomi, Wahyu Ario Pratomo sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara (USU) menyoroti dampak untuk wilayah Sumatra Utara dalam kebijakan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dikatakannya kebijakan tarif tinggi dari Presiden Donald Trump menjadi pukulan berat bagi ekspor Indonesia, termasuk Sumatra Utara. Namun, alih-alih terpuruk, Provinsi Sumut justru menjadikan krisis ini sebagai titik balik untuk membangun kekuatan ekonomi dari dalam. Diantaranya, UMKM, industri pengolahan, pertanian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif kini jadi motor penggerak baru menuju ketahanan ekonomi daerah.
Kenaikan tarif impor produk dari Indonesia sebesar 32 persen, oleh pemerintahan Presiden Donald Trump menimbulkan efek domino terhadap perekonomian nasional.
"Sumatera Utara, salah satu provinsi dengan nilai ekspor tinggi ke Amerika Serikat, tak luput dari dampaknya. Pada 2024, ekspor Sumut ke AS tercatat mencapai USD 1,38 miliar, dengan neraca perdagangan yang menunjukkan surplus hampir USD 1 miliar. Kebijakan tarif tersebut mengancam menurunnya ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, alih-alih larut dalam kekhawatiran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal," katanya pada IDN Times, Rabu (9/4/2025).
Dia menilai bahwa Gubernur Sumut, Bobby Nasution dapat memanfaatkan momentum ini untuk membangun ketahanan ekonomi berbasis potensi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
1. Melalui UMKM Naik Kelas dengan gerakan cinta produk lokal
Pemerintah mendorong gerakan cinta produk lokal sebagai langkah konkret menyokong pelaku UMKM. Seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, diarahkan untuk memprioritaskan produk lokal untuk konsumsi rapat dan kegiatan resmi.
Selain itu, pelaku UMKM dibantu untuk masuk ke ekosistem digital. Pelatihan digitalisasi, pendampingan perizinan, hingga akses ke e-catalog pemerintah kini menjadi bagian dari program wajib. Harapannya, UMKM bisa menjadi penopang ekonomi lokal yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.
2. Petani menjadi prioritas dengan produksi stabil dan harga aman
Menurutnya, sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Pemprov Sumut. Langkah-langkah strategis dilakukan untuk menjaga kelancaran produksi dan stabilitas harga. Pemerintah memastikan distribusi pupuk bersubsidi, bantuan benih, serta akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani.
"Untuk melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga dan kegagalan panen, Sumut menyediakan jaminan harga dan asuransi pertanian. Pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung seperti irigasi, gudang pangan, dan cold storage agar produktivitas pertanian tetap tinggi," tambahnya.
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didorong menjadi lokomotif baru
Kemudian, wilayah Sumatera Utara dikatakannya memiliki potensi wisata yang besar. Namun selama ini belum digarap maksimal.
Kini, destinasi wisata diperbaiki, layanan ditingkatkan, dan pungutan liar dihilangkan. Melalui Gerakan Kolaborasi Membangun Pariwisata, pemerintah mengajak pemuda, pelaku UMKM, dan BUMDes untuk terlibat aktif mengelola dan mengembangkan destinasi lokal.
Sementara itu, sektor ekonomi kreatif juga mendapat dorongan besar. Pemerintah menyediakan pelatihan, ruang pertunjukan seni, dan festival musik serta kuliner. Produk kreatif dari fesyen, kriya, hingga makanan khas daerah diintegrasikan dalam rantai pasok pariwisata. Platform digital juga sedang dikembangkan untuk mempertemukan pelaku kreatif dengan investor melalui mekanisme matchmaking.
4. Investasi didukung dengan kolaborasi menjadi kunci
Kesuksesan strategi ini tidak lepas dari komitmen kolaborasi antarwilayah. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota menyatukan perencanaan pembangunan, prioritas investasi, dan tata ruang. North Sumatra Invest (NSI) dijadikan lembaga fasilitator utama percepatan investasi.
Tak hanya itu, dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja rutin dilakukan untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif dan kompetitif. Pemerintah juga mempercepat penerbitan aturan daerah untuk memberikan kemudahan dan insentif investasi.
5. Pembangunan yang inklusif
Menariknya, menurut Wahyu pembangunan di Sumut juga menyasar masyarakat kecil.
"Lewat program padat karya dan pembangunan rumah layak huni, masyarakat lokal diberdayakan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa dan daerah. Kebijakan ini tak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat," ucap Wahyu.
Sehingga, dari kebijakan proteksionis dari luar negeri bisa mengguncang. Namun, Sumatera Utara menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang adaptif, strategi yang tepat, dan kolaborasi yang kuat, daerah bisa bangkit dan bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.
"Dengan langkah-langkah konkret yang digerakkan dari desa hingga kota, dari pelaku UMKM hingga investor, Sumut bukan hanya ingin bertahan—tapi tampil sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang mandiri dan tahan krisis," pungkasnya.
