Medan, IDN Times – Aksi tawuran pelajar masif terjadi belakangan di Sumatra Utara. Bahkan, tawuran pelajar di Kota Medan memakan korban jiwa.
Dinas Pendidikan Sumatra Utara (Sumut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) terbatas tentang Komitmen Bersama Penegakan Budi Pekerti Peserta Didik SMA, SMK dan MA. Rapat itu digelar besar bersama Perwakilan Kemenag, TNI/Polri, Satpol PP dan Dewan Pendidikan, di Hotel Grand Antares, Medan, Jumat (2/12/2022).
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution dalam paparannya menyampaikan, Rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi berbagai unsur tentang bagaimana menyikapi maraknya kejadian tawuran antarpelajar. Karena itu, pokok pikiran, saran dan usul dari sejumlah pihak akan dirangkum menjadi panduan ke depan, baik di dalam sekolah, maupun di luar sekolah.
“Kami juga merangkum pokok pikiran dari masyarakat maupun dan kepala sekolah. Hambatan apa yang mereka alami terkait menegakkan aturan sekolah. Maka kemarin kita matangkan draft komite bersama dibantu TNI/Polri, Satpol PP, bersama tim ahli, kepala sekolah dan kepala cabang (Kacab) Dinas Pendidikan,” ujar Asren.
Dari usulan dan pokok pikiran tersebut, lanjut Asren, pihaknya merangkum 15 poin yang harus dijadikan panduan dan pedoman yang akan diterapkan di seluruh sekolah atau madrasah. Semuanya dibagi menjadi tiga kategori, yakni dalam sekolah, luar sekolah dan hal lainnya yang berkaitan.
Untuk kategori dalam sekolah pihaknya akan menegakkan peraturan dan tata tertib di sekolah masing-masing, bekerja sama antara sekolah, komite dan orang tua. Sekolah harus ramah anak, bersih dari narkoba, tawuran, radikalisme, intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, geng motor, HIV/AIDS serta kenakalan lainnya.
Penguatan Panasila melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Serta mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, dan menyelenggarakan pembelajaran yang terintegrasi dengan budi pekerti.
Untuk di luar sekolah, pihaknya akan melakukan operasi kasih sayang dengan melibatkan lurah, kepala desa, perangkat desa, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur satpol PP.
“Kedua, melakukan patroli minimal radius 500 meter dari sekolah oleh piket yang ditugaskan kepala sekolah bersama lurah, kepala desa, perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan unsur Satpol PP,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya akan membuka komunikasi melalui WA grup antara kepala sekolah, orang tua/wali, lurah, kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan unsur Satpol PP. Kemudian nantinya akan digelar pertemuan berkala dengan orang tua dari peserta didik setiap tiga bulan dengan menghadirkan berbagai unsur.
“Kemudian, peserta didik diimbau tidak mengendarai kendaraan bermotor bagi yang belum memiliki SIM,” sebut Asren.
Nantinya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) akan digalakkan. “Kegiatan peserta didik di luar lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab dari orang tua/wali peserta didik kecuali ada penugasan dari sekolah,” kata Asren.
Yang terakhir, tenaga pendidik dan kependidikan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta meminta kepada semua pihak yang terkait wajib mempedomani dan mematuhi komitmen tersebut.
“Inilah yang kami bahas, memutuskan poin penting yang menjadi kesepakatan bersama yang akan kami sosialisasikan di seluruh sekolah se-Sumatra Utara. Sehingga terkabul pendidikan yang bermartabat,” katanya.