Sumut Lawan Karhutla, Perkuat Langkah Pencegahan Berbasis Data

FGD ini membahas hasil survei lapangan dari sejumlah kabupaten prioritas, yang kemudian dipetakan untuk menentukan tingkat kerawanan wilayah terhadap Karhutla. Hasilnya akan dijadikan landasan kebijakan mitigasi dan perencanaan aksi yang lebih terukur.

Menurut Kepala Dinas LHK Sumut Yuliani Siregar, isu Karhutla bukan lagi sekadar bencana lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan publik, ekonomi lokal, hingga komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

“Sumut punya hutan yang luas, dan itu aset sekaligus tantangan. Pemetaan ini jadi fondasi penting untuk strategi yang tangguh dan berbasis fakta,” ujar perwakilan DLHK Sumut.
Direktur PETAI, Masrizal Saraan, menegaskan bahwa pemetaan ini tak boleh berhenti jadi dokumen di rak kantor.

Ia juga menyebut bahwa upaya ini merupakan bagian dari dukungan terhadap proyek RBP REDD+ GCF Output 2 yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Ini harus jadi alat advokasi, sumber edukasi, dan dasar kuat untuk perencanaan jangka panjang. Kita harus bergerak sebelum api menyala,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, Sumatera Utara kini menuju sistem pengendalian Karhutla yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita butuh strategi pencegahan yang dilakukan sejak dini—berbasis data, dan dengan semangat bersama,” pungkas Masrizal.