Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali memacu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) demi meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun petani.
Dengan target ambisius mencapai 11.000 hektare pada 2025, para petani, gapoktan, dan koperasi punya peluang besar untuk mengakses bantuan ini. Tapi, seperti apa realisasi program sebelumnya dan apa saja syaratnya?
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 11.000 hektare pada 2025.
Program ini menyasar petani sawit yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), atau koperasi. Total ada 15 kabupaten yang jadi lokasi pelaksanaan program, termasuk Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, dan Mandailing Natal.
“Untuk tahun ini, kita mendapat target peremajaan sawit seluas 11.000 hektare,” ujar Banua Pane, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut, dilansir ANTARA, Minggu (6/4/2025).
Untuk bisa ikut program PSR, para petani wajib tergabung dalam kelompok yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Sementara itu, bagi koperasi, syarat administrasi harus lengkap sesuai ketentuan pendirian koperasi.
“Kelompok tani, gapoktan maupun koperasi sudah bisa ajukan permohonan ke instansi terkait di kabupaten melalui aplikasi,” jelas Banua Pane.
Meski program ini rutin digulirkan, realisasi tahun lalu masih tergolong rendah. Dari target 9.500 hektare di 2024, hanya sekitar 3.000 hektare yang berhasil diremajakan hingga November. Hal ini sejalan dengan banyaknya permohonan PSR yang belum terealisasi, termasuk dari koperasi yang sudah mengikuti dua tahap program sebelumnya.
“Tahap ketiga seluas 91 hektare yang kita ajukan sejak tahun lalu belum terealisasi. Bahkan, mayoritas program PSR se-Indonesia belum terealisasi sejak tahun lalu,” ungkap Kirmadi, Ketua Koperasi Produsen Binatani Karya Mandiri dari Padang Lawas.