Santunan Belum Dibayar, Keluarga Korban Pabrik Korek Gas Menuntut

17 Jul 2019, 20:09 WIB

Default Image IDN

Medan, IDN Times - Kasus kebakaran pabrik korek di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang menewaskan 30 orang pekerjanya masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban.

Sebagian keluarga korban menggeruduk di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu (17/7). Ada sekitar 11 keluarga yang datang. Termasuk pekerja yang selamat saat insiden kebakaran.

Mereka datang bersama Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU). Dukungan buruh menguat. Menyusul tuntutan atas tanggung jawab perusahaan korek api terhadap korban.

1. Sampai saat ini ganti rugi atau santunan belum jelas

Default Image IDN

Ada 30 orang yang tewas terpanggang saat peristiwa kebakaran, Jumat (21/6) lalu. Mereka terjebak di dalam rumah, tempat perakitan korek gas PT Kiat Unggul. Tiga orang ditetapkan tersangka. Mereka yakni, Indramarwan (pemilik usaha), Burhan (Manajer) dan dan Lisnawari (Supervisor).

Belakangan terkuak fakta baru. Santunan untuk keluarga juga belum dibayarkan. Edy Prayoga, suami Safitri yang juga tewas terbakar meminta hak-hak mereka dipenuhi.

“Kami meminta agar hak-hak kami dibayarkan. Bagaimana nasib kami selanjutnya, sebenarnya kami gak bisa bilang apa-apa lagi,” kata Edy.

2. Korban selamat juga belum dibayarkan gajinya

IDN Times/Prayugo Utomo

Selain Edy, Deni Novita Sari, pekerja uang selamat juga berkeluh kesah dalam aksi tersebut. Kata dia, upah pekerjaan yang terakhir kali dilakukan belum dibayarkan pihak perusahaan.

Dia juga harus kehilangan anak kedua yang masih dikandungnya. “Saya sempat keguguran saat kejadian itu. Waktu itu kami selamat karena makan siang keluar,” ujar Deni.

Dalam sebulan bekerja, biasanya Deni mendapat Rp500-700 ribu. Sesuai berapa banyak korek yang bisa dirakitnya. “Kalau untuk BPJS-nya gak ada bang. Harapannya pemerintah bisa cepat menangani kasus ini,” ungkapnya.

3. Serikat buruh salahkan Disnaker soal kebakaran di pabrik ilegal

IDN Times/Prayugo Utomo

PT Kiat Unggul disebut sebagai perusahaan ilegal. Peristiwa kebakaran itu dianggap dampak dari lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut.

“Kami meminta sebenarnya khusus kepada keluarga korban, soal santunan dan hak hak lainnya supaya bisa diselesaikan,” kata Natal Sidabutar, salah satu perwakilan aksi saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.

4. Pihak perusahaan diduga memaksa keluarga korban untuk menandatangani surat kosong bermaterai

IDN Times/Prayugo utomo

Dalam pertemuan dengan Musa Rajekshah, keluarga korban juga mengaku diminta menandatangani kwitansi kosong dan diberikan sejumlah uang sebagai ganti. Sebagian menerima. Sebagian lagi menolak.

Pihak perusahaan menawarkan uang Rp25 juta kepada para keluarga korban. “Kami menolak berkas kosong, saya rasa tidak sesuai untuk membayar nyawa istri dan dua anak saya,” kata Indra Lesmana, suami korban Desi Setiani.

5. Wagub minta aliansi buruh bantu pengawasan ketenagakerjaan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi

IDN Times/Prayugo Utomo

Pemprov Sumut pun memang mengakui jika mereka kekurangan tenaga pengawasan. Sehingga Ijeck pun meminta aliansi buruh untuk sama sama mengawasi soal ketenagakerjaan.

Pihaknya pun berkomitmen akan mengawal kasus itu. Dia pun mendorong agar para buruh melaporkan jika ada perusahaan ilegal yang beroperasi di Sumut.

“Untuk keluarga korban kita akan kawal di Disnaker, apa yang menjadi hak nya apa yang menjadi hak dan aturan agar pengusaha yang membayarkan. Kita akan menunggu apa atas putusan pengadilan,” pungkasnya.