PSDKP Minta Malaysia Bebaskan Tiga Kapal Nelayan Natuna

06 Mei 2024, 14:00 WIB

Plt. Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Tengah) (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Batam, IDN Times - Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan, 8 nelayan Natuna ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)/Coast Guard Malaysia di wilayah perairan Indonesia.

Plt. Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab di sapa Ipunk mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan APMM terkait penindakan yang dilakukan terhadap tiga kapal nelayan Natuna.

“Tiga kapal nelayan yang mengangkut 8 warga Natuna itu ditangkap APMM di wilayah perairan Indonesia,” kata Ipunk, Sabtu (4/5/2024).

1. APMM akui lakukan penindakan di perairan Indonesia

Ilustrasi kapal nelayan di Provinsi Kepri (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Ipunk menjelaskan, pihaknya telah melakukan notice dan protes ke APMM terkait penindakan yang dilakukan terhadap 3 kapal nelayan Natuna yang diamankan pada, Selasa (16/4/2024) lalu.

Hal ini karena berdasarkan hasil dari pemeriksaan Ditjen PSDKP, pihaknya melakukan overlay dan didapati bahwa penindakan dilakukan APMM di wilayah perairan Natuna, dengan kordinat 04 BT 110 LU.

“Setelah kami overlay, penindakan itu ada di wilayah kita, titik kordinatnya seperti yang disampaikan teman-teman nelayan,” ujarnya.

2. PSDKP minta APMM hentikan penyidikan

Ilustrasi kapal nelayan di Provinsi Kepri (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Menindaklanjuti penangkapan 8 nelayan Natuna oleh APMM di perairan Indonesia, Plt. Dirjen PSDKP, Ipunk telah memberikan teguran dan meminta APMM agar segera menghentikan proses penyidikan.

“Mereka (APMM) masih menunggu arahan dari atasannya lagi. Kemungkinan akan di lepas, dan penyidikan terhadap 8 nelayan Natuna ini dihentikan,” ungkapnya.

3. Kejadian serupa sudah sering terjadi

Masyarakat Provinsi Kepri sedang beraktivitas dengan latar belakang kapal ikan nelayan setempat (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Ipunk mengungkapkan, penindakan oleh APMM di wilayah perairan Indonesia seperti saat ini bukan menjadi kesalahan yang pertama.

Akan tetapi, ketika APMM melakukan penindakan di wilayah perairan Indonesia, Ditjen PSDKP akan langsung memberikan protes atas penindakan tersebut.

“Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali, setelah kita lakukan notice dan protes ke mereka, mereka memahami dan lakukan deportasi. Jika tidak ada biaya, kami jemput para nelayan di laut,” tutupnya.