Polda Didesak Tetapkan Dalang Intelektual Kasus Guru PPPK di Langkat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui Sofyan Muis Gajah mengaku, sangat menyayangkan sikap Polda Sumut dalam melakukan penyelidikan kasus ini. Hal ini dibandingkan dengan kasus yang sama di kabupaten lain yang sejauh ini sudah menetapkan dalang intelektualnya.      

“Kami sangat menyayangkan sikap dari Polda Sumut, dengan membandingkan permasalahan ini dengan Kabupaten Madina dan Batubara. Terkait Batubara sendiri Polda Sumut telah menetapkan tersangka baru yaitu eks Bupati Batubara," kata Sofyan Muis Gajah perwakilan LBH Medan, Rabu (31/7/2024). 

Lanjut Muis, oleh karena itu LBH Medan dan guru honorer menduga jika Polda Sumut khususnya Direktorat Kriminal Khusus diduga melindungi para pejabat Langkat yang terlibat dalam kasus PPPK Langkat.

"Parahnya, Plt Bupati Langkat sebelumnya tidak juga diperiksa. maka tindakan Polda sumut seyogyanya telah bertentangan dengan UUD 1945, HAM, ICCPR, Durham, UU Tipikor," jelas Muis. 

"Oleh karena itu LBH Medan dan para guru honorer Langkat mendesak Polda Sumut untuk segera menetapkan tersangka intelektualnya," timpal dia. 

Di sisi lain, kasus ini memang sangat menyedot perhatian publik dan terus bergulir di Polda Sumut. Bahkan dalam aksi beberapa waktu lalu yang dilakukan para guru honorer sempat langsung ditanggapi oleh penyidiknya AKP Rismanto Purba selaku Panit III Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut.

Rismanto menyampaikan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 94 orang saksi dalam perkara. Terkait dengan aktor intelektualnya, penyidik mengaku masih mempelajari siapa-siapa yang terlibat dalam perkara yang tengah ditangani. 

Walaupun saat ini dua orang kepala sekolah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan tersangka dinilai kooperatif.