PM 118 Berlaku 2020, Dishub Sumut Siapkan Kuota 15 Ribu Taksol

Kata Abdul Haris, pihaknya tengah menggodok Pergub yang baru. Dalam pergub itu, kuota ASK atau Taksi Online sebanyak 15 ribu armada.

Kuota itu meliputi seluruh Sumatera Utara. Sedangkan pada Pergub yang lama hanya di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro).

“Jadi semangatnya PM 118 ini harus ditegakkan. Untuk di Sumut lebih kurang 15 ribu armada,” ungkapnya.

Angka 15 ribu muncul setelah pihak Dishub berkoordinasi dengan aplikator, asosiasi mitra dan peninjauan lapangan. Mereka juga melakukan analisis, berapa kebutuhan taksol untuk wilayah Sumatera Utara.

“Itu semua kita tampung analisis tersendiri juga maka angka 15 ribu kemungkinan itu yang akan kita keluarkan,” ungkapnya.

Saat ini, aturan itu sudah diajukan ke Biro Hukum Pemprov Sumut. Pihak biro hukum juga tengah melakukan eksaminasi (pengujian) terhadap aturan itu. Jika ke depan kuota itu berlebih, maka aturan gubernur itu bisa ditinjau kembali.

“Nah kalau itu sudah ter eksaminasi dan artinya bersesuaian maka mungkin akan diajukan ke Gubernur untuk ditandatangani,” katanya.

Para mitra pengemudi di Sumut juga mendukung penerapan PM 118 itu. Namun mereka memberikan beberapa catatan penting.

Juliadi dari Komunitas Sahabat Grab Club (SGC) meminta agar PM 118 dalam pelaksanaannya meringankan pengurusan untuk mitra individu. Karena dalam peraturan itu disyaratkan soal mitra yang harus bergabung dengan vendor.

“Jadi dibuat celah untui kami yang individu ini untuk mengurusnya,” ungkapnya.

Dia juga berharap, komunitas SGC bisa dibuatkan vendor sendiri. Supaya lebih mudah untuk mengurus perizinannya. Karena, sebelum ada PM 118, mereka juga hanya driver Individu.

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan jika pihaknya mendukung penuh pemberlakuan PM 118. “Kita dari awal selalu dilibatkan dalam penyusunan draft. Dan kita tetap komit untuk support mendukung peraturan pemerintah,” ungkapnya.

Dia juga berharap para mitranya bisa mematuhi peraturan itu. Meskipun dia tak menampik, harus ada penyesuaian di kalangan mitra.

“Makanya kita hadir disini kita mengundang dari pemerintah dan pemerintah daerah agar bisa sinkronisasi dan memberi pengertian juga bahwa aturan ini harus dijalankan,” imbuhnya.

Kepala Sub Direktorat Angkutan Perkotaan Kementerian Perhubungan Wahyu Hapsoro mengatakan, PM 118 memfokuskan keamanan mitra dan penumpang. Peraturan ini juga akan mengurangi potensi persaingan usaha tidak sehat.

“Sebenarnya para mita ingin ditegakkan. Kenapa , karena kalau ditegakkan itu menunjukkan bahwa eksistensi mereka ada. Kalau mereka malah liar kasihan. Kalau terjadi apa-apa mereka mana aturannya. Karena di 118 kita mengatur juga soal insurance (asuransi) kecelakaan. Karena kalau yang tidak terdaftar itu di kemudian hari mau nagih ke siapa,” ungkapnya.

PM 118, kata Wahyu, juga mengatur batas tarif atas dan bawah ASK. Dia mendorong supaya para mitra bisa melakukan pengurusan izin.

Jelang diberlakukan, Kementerian Perhubungan terus intens menggelar pertemuan dengan para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia.

Sumut termasuk provinsi yang mitra taksol-nya memberikan respon positif terhadap aturan yang akan berlaku. Aspirasi mitra ASK terus diakomodir untuk menyempurnakan aturan.

Untuk sanksi pelanggar, pihaknya masih akan melakukan pembahasan detil. Kata Wahyu, Kemenhub akan menggelar pertemuan dengan para kadis sebelum PM 118 diberlakukan Januari mendatang.

“Jadi sebelum penegakan hukum di Januari, kita akan koordinasi lagi. Memang di Pm 118 ada juga (dibahas) sanksi ringan, sedang hingga berat,” pungkasnya.