Memulihkan Laut, Menambang Ekonomi Biru di Negeri Timah
Bangka, IDN Times- Sejak dahulu laut Bangka Belitung jadi cerita penambangan timah yang masif. Meninggalkan ‘luka’ yang mesti dipulihkan demi ekosistem yang bernaung di dalamnya. Sebuah bab baru tengah ditulis PT Timah Tbk, grup pertambangan MIND ID lewat program reklamasi yang menjelma model ekonomi biru dengan menggabungkan konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan.
Pulau Putri, di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung adalah salah satu lokasi pemulihan. Perjalanan menuju ke sana pada Sabtu, 18 Oktober 2025 menjadi petualangan tersendiri. Setelah dua jam perjalanan darat dengan jarak 89 kilometer dari Pangkalpinang, Ibu Kota Bangka Belitung, IDN Times tiba di Pantai Penyusuk, lokasi titik kumpul.
Dari sana, perahu nelayan mengantar melintasi ombak tenang selama 10-15 menit menuju pulau eksotis ini. Setiba di sana, pesona pulau itu langsung membius dengan batu-batu granit raksasa yang khas Bangka Belitung, seolah mengundang untuk menikmati segarnya air kelapa diiringi lagu-lagu sendu di pinggir pantai.
Namun, keajaiban sesungguhnya tersembunyi di bawah permukaan. Kehidupan bawah laut menjadi pemandangan yang menyejukkan. Ikan-ikan berenang di sekitar terumbu karang yang jadi rumahnya. Ternyata karang-karang itu dirangsang dengan program artificial reef dari PT Timah. Pulau Putri menjadi salah satu area reklamasi.
“Tadinya ini seperti pasir saja. Sekarang sudah banyak karang alami tumbuh. Ikan-ikan juga semakin banyak,” kata Obed Agtapura, salah satu dari penyelam yang merupakan bagian dari staf reklamasi PT Timah Tbk kepada IDN Times.
Obed bersama tiga orang penyelam lainnya melakukan pemantauan langsung perkembangan terumbu karang. Mereka mendokumentasikannya dengan kamera bawah air. Pengunjung juga bisa melihat langsung dengan melakukan snorkeling atau diving menggunakan peralatan lengkap yang bisa disewa.
Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu sejak 2012 bergabung sebagai penyelam dan bertugas sebagai tim pemulihan ekosistem pascatambang. Tim selam internal PT Timah berjumlah sekitar 20 orang, dengan 4-5 penyelam khusus monitoring.
“Kami direkrut untuk terlibat dalam perencanaan reklamasi darat maupun laut. Ada tim penyelam dari internal timah yang sudah lama direkrut. Dilatih sekitar 6 bulan. Teman-teman ada yang masyarakat lokal diajak bergabung,” kata pria 39 tahun itu.
Reklamasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi fase di mana alam dikembalikan fungsinya. Program reklamasi laut PT Timah dimulai pada tahun 2016 dengan fokus pada transplantasi karang dan fish shelter. Namun sejak 2020 perusahaan mengubah fokus ke artificial reef, media buatan dari beton yang berfungsi ganda sebagai rumah ikan dan tempat tumbuh karang alami.
“Terkait reklamasi laut, survei ron awal memastikan lokasi reklamasi bisa digunakan dengan metode terumbu buatan. Kami menggunakan fish shelter. Dulu pernah ada transplantasi karang di Pulau Putri. Kenapa fokus ke artificial reef sejak 2020? karena beberapa lokasi keterbatasan bibit karang alami. Jadi kami sediakan media agar karang bisa tumbuh sendiri,” jelasnya.
Hingga kini sekitar 7 ribuan unit artificial reef, transplantasi karang dan fish shelter terpasang di beberapa titik perairan Bangka. Mulai dari Pulau Putri, Sungailiat, Tanjung Ular, Karang Aji, Tanjung Kubu hingga Permis. “Untuk Pulau Putri sendiri hampir 2 ribu unit sudah terpasang hingga kini,” kata Obed.
Berdasarkan data dari Laporan Keberlanjutan PT Timah tahun 2024, khusus artificial reef yang direalisasikan berjumlah 1.920 unit yang tersebar di perairan Kabupaten Bangka (780), Bangka Barat (720), Bangka Tengah (300), dan Bangka Selatan (120).
Setiap enam bulan, tim selam PT Timah bersama akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) melakukan monitoring keanekaragaman hayati dan kualitas air laut. Hasilnya cukup menggembirakan, tingkat biodiversitas laut kini berada pada kategori sedang dan stabil. Indikasi bahwa ekosistem mulai pulih.
“Beberapa spesies target seperti kakap, ikan pepetek, dan ciu mulai muncul di sini,” kata Obed.
Selain itu PT Timah juga menjalankan program restocking cumi-cumi untuk pengkayaan populasi. Telur cumi yang menempel di artificial reef diambil untuk ditetaskan di laboratorium, kemudian dilepaskan ke laut.
“Target kami 20 ribu anakan cumi per tahun. Cumi bangka merupakan salah satu yang khas dari sini,” katanya.
Dampak ekonomi pun terasa untuk masyarakat sekitar. Terutama nelayan. “Para nelayan bisa mencari ikan dan pengunjung bisa datang untuk liburan. Konsep pariwisata dapat konservasinya juga dapat,” ungkapnya.
Kehidupan yang kembali semarak di bawah laut, tak hanya menjadi pemandangan indah. Ia adalah sumber penghidupan yang nyata bagi nelayan di pesisir. Rama (39), salah seorang nelayan yang biasa mencari melaut di Pulau Putri mengatakan program reklamasi PT Timah membuatnya bisa mendapat spot-spot baru untuk mencari ikan. Rama sudah 10 tahun melaut. Sebelumnya dia merupakan teknisi elektronik.
"PT Timah melakukan reklamasi dengan memperbaharui model terumbu karang atau rumah ikan yang rusak. Dengan adanya rumah ikan yang baru ini jadi ada penambahan spot. Walaupun yang lama sudah rusak. Jadi ada rumah baru untuk ikan bertelur. Ada dampak positif untuk kami," kata Rama.
Hal ini membuat nelayan bisa menangkap ikan di lokasi yang lebih dekat dengan pesisir. "Biasanya harus ke tengah cari spot karang-karang alami. Jadi tempat itu baru. Penenggalamannya gak terlalu jauh dari pesisir. Gak sampai satu mil sudah ada rumah baru ikan," tambah pria berusia 39 tahun itu.
Rama biasanya memancing beberapa jenis ikan karang. Seperti ikan kerapu atau jarang gigi. Namun dia lebih rutin menangkap cumi. "Saya biasa turun ke laut kalau cuacanya bagus. Biasanya cumi dan harus ke tengah. Pulang ambil cumi, baru mancing di situ. Untuk pendapatan sehari rata-rata Rp200-300 ribu. Tapi gak tentu juga. Tergantung cuaca," ucap warga sekitar Pantai Penyusuk itu.
Selain itu Rama juga mendapat penghasilan lain dengan merentalkan kapal kecil untuk membawa penumpang menuju Pulau Putri. Biayanya Rp30 ribu untuk satu penumpang. "Biasanya Sabtu dan Minggu. Kalau harian gak ada kecuali ada pengunjung dari luar. Dulu setiap hari ada 1-2 kali menyeberang per hari. Sekarang berharap akhir pekan. Kecuali ada wisatawan luar," ucap Ayah dua anak itu.
Mangrove, Benteng Hijau dari Abrasi dan Penambang Ilegal
Puluhan kilometer dari Pulau Putri tepatnya di pesisir Pantai Rebo, di Dusun Karang Panjang, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Bangka program reklamasi laut juga digeber. Deretan pohon bakau yang kini menjulang rimbun adalah hasil kegigihan dari para pejuang lingkungan setempat.
Danni pegiat lingkungan dari Yayasan Ikatan Keluarga Besar Anak Kenangan (Ikebana) adalah salah satu local heroes-nya. Bersama masyarakat Danni menanam 17 hektare mangrove sejak 2016.
Awalnya ini merupakan bekas garapan tambang ilegal. Padahal itu masuk wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Timah. “Awalnya habitat bakau, tapi digarap tambang ilegal. Makanya kami coba revitalisasi dan membenahi lagi. Alhamdulillah, PT Timah kemudian ikut bergabung dan membantu program ini. Kami libatkan masyarakat sekitar mulai dari tokoh agama, anak SD, SMP sampai SMA juga ikut,” kata Danni, Jumat (17/10/2025).
Misi Danni bersama PT Timah bukannya tanpa hambatan. Para penambang ilegal tetap bertahan di lokasi itu dan malah mencabut tanaman bakau. Tapi, para pegiat mangrove bergeming.
“Gak pakai komunikasi langsung, tapi usir dengan tanam bakau. Mereka lagi menambang, kita tanam bakau di samping-sampingnya. Dicabut mereka, kita tanam lagi. Akhirnya menyingkir mereka capek,” ujar Danni.
Memang intimidasi serta ancaman juga datang silih berganti. Tekad yang kuat dari Danni dan pegiat mangrove lainnya menjadi benteng yang sulit ditembus para penambang ilegal. “Waktu itu pernah didatangi, diintimidasi meski bukan fisik. Mereka bilang jangan tanam lagi, tapi kami masa bodohlah terus menanam,” ucapnya.
Dengan total lahan 25,15 hektare, kini sisa tujuh hektare lagi lahan yang akan segera ditanami. Bibit-bibit selalu tersedia. Dari data 2024, ada 2,5 hektare realisasi penanaman mangrove yang tersebar di Pantai Teluk Dalam, Pantai Gemuruh, Pantai Batu Kucing, Pantai Monos dan Pantai Pelambung.
“Kami selalu sediakan bibit. PT Timah baik ada program di sini atau di luar selalu ambil bibit dari kelompok kami Yayasan Ikebana,” ucapnya.
Kini, mangrove tumbuh subur. Habitat kepiting bakau dan kerang kembali. Masyarakat sekitar mulai merasakan manfaatnya dari hasil tangkapan hingga tambahan penghasilan.
“Empat kali kami lepasliarkan kepiting bakau. Dulu awalnya 400 kg. Terakhir waktu Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Pak Sakti Renggono datang, kami melepasliarkan setengah ton yang kami beli dari kampung seberang. Sekarang kepitingnya sudah berkembang biak, bisa dijual lagi oleh warga,” kata Danni.
Ia mengaku sempat dicemooh karena menanam bakau dianggap tidak menghasilkan uang. Hal itu menjadi tidak lazim bagi kebiasaan masyarakat Bangka.
“Dulu orang bilang kami gila. Di Bangka orang tanam sawit atau lada, baru dibilang sukses. Tapi sekarang lihat sendiri, bakau yang kami tanam menahan abrasi dan memberi nafkah,” ucapnya.
Saat ini ada 10 orang yang aktif dalam kegiatan menanam dan menjaga pohon bakau ini. Mereka juga sudah mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pengrusakan dari aktivitas mencari kepiting.
“Alhamdulillah selama nanam sendiri tidak ada yang rusak. Mereka sudah kita edukasi, cari kepiting tapi jangan dirusak. Jadi yang dulunya nambang ilegal sekarang jadi cari kepiting,” kata Danni bangga.
PT Timah pionir reklamasi laut
Dalam konteks sejarah, Pulau Bangka sejak dulu jadi episentrum penambangan timah terbesar di Indonesia. Untuk wilayah penambangan, tak dipungkiri laut menjadi area eksplorasi terbesar PT Timah.
“Kapal kita ada sekitar 11. Punya kita sendiri, belum termasuk kapal mitra. Domain mayoritasnya 60 persen di laut penambangannya. Sekitar 40 persen di darat,” kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Rendi Kurniawan, Sabtu (18/10/2025).
PT Timah punya beberapa alat penambangan laut. Mulai dari Kapal Keruk Bucket Line Dredges dengan proses mengeruk mulai dari 7 cuft sampai sampai dengan 24 cuft dan dapat beroperasi mulai dari 15 sampai 50 meter 50 meter di bawah permukaan laut dengan kemampuan gali mencapai lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulannya.
Selain itu ada Kapal Isap Produksi (KIP). Proses penambangan melalui penggalian yang mencapai 25 meter di bawah permukaan laut di bawah permukaan laut sehingga dapat menjangkau cadangan sisa dari kapal keruk. Selain itu ada pula Bucket Wheel Dredges dengan kemampuan penggalian sekitar 70 meter kubik di bawah permukaan laut.
PT Timah memerlihatkan langsung proses penambangan yang dilakukan lewat KIP 78 yang saat itu beroperasi di perairan yang tak jauh dari Pulau Putri. Dari pantauan IDN Times, KIP bekerja dengan cara mengisap material timah dari dasar laut.
KIP beroperasi dengan mengisap endapan bijih timah dari dasar laut atau dasar sungai. Material hasil sedotan kemudian diproses langsung di atas kapal melalui tahap pemisahan awal bijih timah dari material pengotor. KIP bekerja di titik-titik yang telah ditentukan oleh tim eksplorasi berdasarkan hasil survei kandungan timah.
Proses penambangan dimulai dari ladder dredge (alat pengeruk) yang berfungsi memecah lapisan tanah dasar laut. Material yang telah terurai kemudian diisap melalui pipa isap (suction pipe) dan dialirkan ke sistem pengolahan di atas kapal. Material hasil sedotan selanjutnya dipompa menuju jig primer, kemudian diteruskan ke jig sekunder untuk pemisahan lebih lanjut. Baik jig primer maupun sekunder memiliki tiga kompartemen A, B, dan C.
Dari hasil pemisahan di jig sekunder, kompartemen A mengandung kadar timah paling tinggi. Konsentrat dari bagian ini tidak perlu dicuci lagi dan langsung dimasukkan ke kampir (tempat penampungan konsentrat utama). Sementara hasil dari kompartemen B dan C yang kadar timahnya lebih rendah akan dialirkan ke sakkan (tempat pencucian lanjutan) untuk proses pemurnian.
Dalam satu hari, satu unit KIP dapat menyedot sekitar 20–30 kappel material, di mana setiap kappel menghasilkan sekitar 20–30 kilogram bijih timah. Setelah melalui proses pemisahan di kapal, konsentrat timah dikirim ke pabrik peleburan di Mentok untuk dimurnikan kembali dan ditingkatkan kadar (grade)-nya.
Dari proses ini, baku mutu lingkungan tambang laut, termasuk potensi pencemaran, semuanya sudah diukur dan diawasi. Rendi mengatakan, penambangan timah tidak menggunakan bahan kimia (chemical) dalam prosesnya. Pemisahan dilakukan secara fisik berdasarkan perbedaan berat jenis antara pasir dan bijih timah. Material ringan akan terbuang kembali ke laut, sedangkan timah diambil untuk diolah lebih lanjut.
“Kalau melihat proses penambangan di kapal dan melihat buangan yang di laut, secara periodik harus disampling kemudian dimasukkan ke laboratorium untuk dicek. Itu harus dilaporkan secara rutin ke pemerintah. Begitu juga pelaksanaan reklamasi pascatambang. Regulator sangat ketat terhadap itu. Pastinya terhadap perusahaan publik harus melakukan itu,” kata Rendi.
Sejak dulu PT Timah sudah memikirkan reklamasi laut dan konsisten untuk mengembangkannya. Bahkan jadi salah satu penggerak awal.
"Syukurnya kita adalah pionir untuk reklamasi laut. Kita waktu itu membantu konsep reklamasi laut. Untuk panduan reklamasi laut pemerintah, kita salah satu yang ikut berkontribusi. Modeling penambangan laut yang sifatnya lumayan masif adanya di penambangan timah. Oleh karena itu ekosistemnya kita lihat tidak hanya di laut sebenarnya, tapi di pesisirnya juga,” beber Rendi.
Untuk itu, setiap fase tambang selalu disertai dengan dokumen rencana reklamasi lima tahunan, sesuai ketentuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dari dokumen tersebut ada 2 wilayah yang masuk dalam dokumen rencana reklamasi PT Timah yakni perairan Laut Bangka bersarkan Surat Kementerian ESDM No. 472/37.06/DJB/2020 tanggal 14 April 2020) dengan IUP Laut di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan IUP Laut Lintas Kabupaten.
Selain itu juga perairan Laut Karimun Kundur berdasar Surat Kementerian ESDM No. 68/MB.07.09/DJB/2021 tanggal 12 Januari 2021) mencakup Pulau Kundur dan Pulau Karimun.
Diakui Rendi, ancaman dari alam seperti abrasi juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya soal dampak tambang saja yang membuat reklamasi harus dilakukan.
“Kita melihat di beberapa tempat ada dampak abrasi. Perubahan iklim ataupun cuaca. turut memengaruhi. Untuk itu kami bangun penahan abrasi. Ada ekosistem di pinggir mangrove. Semua sesuai kebutuhannya,” tambahnya.
Menurutnya, reklamasi laut kini dikaitkan dengan model ekonomi berkelanjutan, di mana nelayan dan masyarakat lokal dilibatkan langsung dalam pemulihan ekosistem. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. “Dari kita, oleh mereka, untuk mereka,” ujarnya.
Nelayan diajak menanam, mengelola, hingga menjaga area reklamasi. Begitu ikan kembali, mereka juga yang menikmati hasilnya. “Kenapa mereka butuh dilibatkan? karena mereka akan mendapatkan manfaat dan mereka akan menjaganya dari kerusakan ekosistem. Di laut tidak hanya dampak pertambangan. Ada aktivitas lain yang bisa merusak, pemboman dan sebagainya menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem ikan,” ucapnya.
Salah satu contohnya adalah program pembuatan fishing ground atau rumpon, area tangkap ikan buatan yang dibangun di sekitar lokasi reklamasi. Hal ini akan memudahkan akses nelayan menangkap ikan.
“Biasanya nelayan melaut jauh dan butuh biaya besar. Dengan fishing ground di dekat pantai, biaya bisa ditekan, hasil tetap dapat,” katanya.
Program ini dimulai pada tahun 2020 di Pantai Rebo. Ada 101 rumpon yang dtenggelamkan melibatkan kerja sama dengan nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta dievaluasi oleh akademisi Universitas Bangka Belitung. Pada 2024, program ini diperluas dengan penurunan 60 unit rumpon di Perairan Dusun Air Antu, Desa Deniang dan 73 unit rumpon di Pantai Menuang, Desa Baskara Bakti, Kabupaten Bangka Tengah.
Bahkan yang teranyar, pada awal November 2025, program ini berkolaborasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan menenggelamkan rumpon di kawasan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Uniknya, rumpon menggunakan bahan dari knalpot hasil sitaan Ditlantas Polda Babel karena pelanggaran lalu lintas.
Knalpot-knalpot brong ini kemudian dikreasikan menjadi rumpon bekerja sama dengan Balai Karya PT Timah. Total ada 2.100 knalpot yang dikumpulkan sejak 2017 dan diolah menjadi rumpon.
PT Timah juga menyiapkan atraktor cumi dan coral garden untuk menarik biota laut agar menetap. Pada 2024 program ini diperluas dengan 37 unit coral garden di Pulau Putri dan 9 unit di Pulau Panjang, Bangka Tengah. “Sekarang kalau menyelam, bisa terlihat telur cumi menempel di terumbu buatan kami. Kalau kita melihat warnnanya putih agak panjang biasanya kita lihat telur cumi sudah terkonsentrasi,” ungkapnya.
Dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, PT Timah mengalokasi Rp23,46 miliar untuk investasi terhadap lingkungan. Hasil dari pemantauan keanekaragaman hayati di perairan Pulau Bangka menunjukkan indeks keanekaragaman plankton yang stabil dan tujuh spesies mangrove yang tumbuh subur.
Seiring dampak positifnya, misi ini juga bukannya tanpa tantangan. Masih tetap ada godaan untuk melakukan penambangan ilegal karena nelayan melaut juga bergantung pada faktor cuaca.
“Laut itu bisa digunakan oleh para nelayan mencari nafkahnya mereka, tapi ada fase tertentu nelayan tidak beraktivitas karena faktor cuaca. Biasanya bertransformasi dari nelayan jadi penambang. Alat untuk pencarian ikan menjadi alat penambangan. Itu yang jadi tantangan kita sebenarnya,” ucapnya.
Keberlanjutan tak hanya jadi narasi bagi PT Timah. Namun diterjemahkan dalam setiap aktivitas perusahaan dari hulu ke hilir.“Di rantai bisnisnya kita bagaimana keberlanjutan itu jadi napas perusahaan. Bagaimana program kita di laut melibatkan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat dilibatkan, nilainya berbeda dengan kita mengerjakan sendiri. Itu kita terjemahkan di seluruh rantainya kita,” jelasnya.
Tantangan Ekonomi BIru
Pengamat maritim Ahmad Muhtadi Rangkuti mengamini tantangan besar soal rehabilitasi di laut adalah penambangan yang tak bertanggung jawab. Mereka menambang tanpa memikirkan kewajiban untuk memulihkannya sesuai aturan yang berlaku.
"Pertambangan, apa pun jenisnya, pasti mengubah bentang alam baik tradisional maupun industri. Bedanya, perusahaan resmi punya kewajiban rehabilitasi. Tambang ilegal tidak.Masalahnya, kadang aktivitas ilegal ini memakai dalih milik masyarakat, padahal bisa saja ada investor di baliknya,” kata Ahmad kepada IDN Times, Jumat (21/11/2025).
Alumni S3 Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan pemerintah sebenarnya bisa membuat skema komunal tambang rakyat yang legal dengan tata kelola yang jelas, lokasi yang diatur, dan syarat lingkungan yang harus dipenuhi. Secara prinsip, penambangan pasti punya dampak. Tapi yang penting adalah bagaimana menguranginya.
"Perusahaan besar seperti PT Timah bisa bermitra dengan masyarakat dengan tata kelola yang benar. Di luar itu, jika penambang ilegal dibiarkan, kerusakan tak terkontrol," ucap Dosen Manajemen dan Sumber Daya Perairan USU itu.
Metode-metode seperti fishing ground atau rumpon menjadi solusi yang tepat untuk habitat biota laut. Bahkan bisa melindungi dari pukat. "Kalau bicara rumpon ikan, itu justru banyak positifnya. Struktur beton atau bambu yang ditenggelamkan akan menjadi rumah ikan, tempat persembunyian, bahkan tempat menempel telur. Ini sangat bagus untuk ekosistem. Rumpon juga bisa menghalangi alat tangkap besar seperti pukat harimau. Jadi fungsinya ganda sebagai habitat dan juga pelindung area tangkap tradisional," jelasnya.
Misi memuluskan ekonomi biru dengan konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan juga punya banyak tantangan. Terutama agar ekosistemnya tidak punah. "Pada Intinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan laut misalnya perikanan tanpa menghabiskan sumber dayanya. Contohnya di kawasan konservasi. Ada zona inti sebagai tempat ikan bertelur dan berkembang biak. Jangan diganggu. Dari sana nanti populasi ikan menyebar ke luar zona. Itu sebabnya pengawasan sangat penting: monitoring, pengendalian alat tangkap, sampai patroli," ungkapnya.
Ahmad mengatakan, dulu nelayan cukup melaut dekat pantai dan bisa mendapatkan banyak ikan. Namun seiring alat tangkap besar masuk ke wilayah tradisional hingga stok ikan menipis.
"Ekonomi biru hanya bisa berjalan kalau aspek pengawasan dan konservasi ditegakkan. Pada akhirnya, kita harus memilih mau mempertahankan sumber pangan dari laut atau membiarkan eksploitasi berlebihan. Itu inti ekonomi biru," pungkasnya.
