Massa Petani Geruduk Pemprov Sumut, Tuntut Soal Tanah PTPN II

Massa juga mendesak Menteri BUMN Erick Thohir memeriksa seluruh aset-aset negara yang dikelola oleh PTPN II. Mereka menduga banyak aset yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para pihak pengembang.

Kemudian masyarakat adat dan petani meminta pemilik modal asing hengkang dari tanah mereka duduki selama ini.

“Masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra,” kata seorang massa lewat pengeras suara.

Massa juga mendesak presiden Joko Widodo segera membuat Keppres, untuk melindungi, tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah, puluhan tahun di huni dan di Kelola.

Massa aksi juga mendesak KPK agar mengusut PTPN II dan Nusa Dua Propertindo (NIDP) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang.

“Kami juga mendesak kepada Presiden, Jokowi Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani, yang sudah puluhan tahun mengelola tanah, yang saat ditempati dan mendesak,” katanya.

Massa juga mendesak Jokowi membubarkan PTPN II. Mereka menilai perusahaan itu tidak menguntungkan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sekitar dua jam berorasi, massa hanya jumpai oleh seorang Staf di Pemprov Sumut, bernama Ngadimin. Massa sontak kesal, karena mereka ingin dijumpai dan disambut Pj Gubernur Sumut, Hassanudin. Sayangnya, Hassanudin sedang berada di luar Kota Medan.

"Kami tidak mau kau (Ngadimin) yang menanggapi tuntutan kami. Karena kau tidak bisa mengambil kebijakan dan keputusan," teriak seorang massa aksi.

Salah satu pimpinan aksi, Muhammad Darul Yusuf mengaku kecewa aksi mereka hanya disambut dan ditanggapi Ngadimin merupakan staf Biro Umum Pemprov Sumut, yang tidak bisa memberikan kebijakan, untuk menyelesaikan masalah mereka hadapi.

Darul mengungkapkan Pj Gubernur Sumut tidak bertanggungjawab atas penderitaan rakyatnya. Sehingga memilih menjalankan tugas di luar di Kota Medan. Karena, mengetahui ada aksi unjuk rasa ini.

"Itu lah (Pj Gubernur Sumut) kurang ajar, surat sudah masuk 4 hari lalu. Dia sudah tahu mau turun aksi ini, dia lari. Itu kurang hajar, tidak bertanggungjawab atas rakyat yang dia pimpin," kata Darul dengan nada kesal.

Kata Darul, Masyarakat Adat dan Petani di Sumatera Utara, memiliki dan menguasai tanah dari Labuhan Batu hingga Hamparan Perak, sudah menempati lahan sekitar 60 tahun. Kini, terancam tergusur dan dirampas tanahnya.

Darul meminta kepada Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk turun ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dihadapi masyarakat di Sumut ini.

"Tahun 2024, kami dukung Prabowo dan Gibran, Pak Prabowo, Pak Jokowi datang ke Medan. Lihat kami, habis digusur, karena kami enggak mau melawan aja, habis dibuat ke mafia, kita dicampakan kelaut, mati kita semua. Mafia tanah, enggak usaha disebutkan semua orang tahu," jelas Darul.

Sementara itu, Perwakilan Pemprov Sumut, Ngadimin mengungkapkan bahwa Pj Gubenur Sumut, Hassanudin sedang berada di luar kota, ada kunjungan kerja di Kabupaten Langkat.

Kata Ngadimin Pemprov Sumut sudah memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah.

"Kita membahas persoalan apa yang terjadi, bisa diambil alternatif kebijakan. Kita hanya menampung aspirasi mereka, permintaan mereka terkait permasalahan mereka hadapi. Kita akan dalami persoalan ini dan ditindaklanjuti," jelas Ngadimin.

Tidak mendapatkan tanggapan dari Pj Gubernur Sumut, yang sedang diluar Kota Medan. Massa aksi membubarkan diri menuju BPN Sumut, untuk melakukan aksi yang sama.