Pematangsiantar, IDN Times - Memperingati Hari Pendidikan Nasional, puluhan mahasiswa di Pematangsiantar melakukan long march di sepanjang jalan inti kota, Kamis (2/5). Para mahasiswa juga menggelar orasi sambil membawa spanduk berisi aspirasi mereka.
Setelah berjalan cukup lama, kelompok mahasiswa itu mendatangi kantor DPRD Siantar untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap sejumlah kondisi pendidikan di Siantar yang cukup memilukan. Namun kenyataan pahit harus mereka terima.
Merasa tidak adanya itikad dari anggota DPRD Siantar, mahasiswa akhirnya memutuskan masuk ke dalam ruangan anggota legislatif itu. Namun pemandangan yang kurang mengenakkan didapati mahasiwa. Soalnya kantor tersebut kosong.
"Kronologi nya kami kumpul sekitar jam 10, lalu langsung ke kantor DPRD, ternyata kantor tersebut setelah kami seser tempat DPRD tidak ada orang," kata Koordinator aksi, Adrianus.
Meskipun kantor DPRD Siantar kosong, mahasiswa tetap melanjutkan aksinya dengan menampilkan teatrikal serta puisi. Puas dengan itu, akhirnya mahasiswa pawai berjalan kaki ke kantor Dinas Pendidikan Siantar yang berada di Jalan Merdeka.
Namun tampaknya pengorbanan mahasiwa dengan berjalan kaki dari kantor DPRD ke kantor Dinas Pendidikan yang cukup jauh itu juga sia-sia. Saat berada di Dinas Pendidikan pun mereka tetap tidak mendapat tanggapan dari pejabat terkait.
"Kami merasa miris, bersangkut hari pendidikan, katanya pemimpin daerah gak ada peduli soal kepentingan masyarakat banyak," bebernya.
Masih kata Adrianus, kelompok mahasiwa yang datang bersamanya tidak memiliki niat jahat sama sekali. Justru mereka datang untuk berdiskusi dengan para pejabat terkait perihal kondisi dunia pendidikan di Kota Siantar.
"Padahal kami ingin beraudensi karena dunia pendidikan adalah instrumen pembebasan, untuk mensejahterakan rakyat. UU No.12 tahun 2012 sistem pendidikan tinggi, sebagai keran liberalisasi, privatisasi," terangnya.
Menurut dia, dunia pendidikan merupakan instrumen pembebasan rakyak dan untuk mensejahterakan rakyat. Ia pun berharap agar terwujudnya Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi sebagai keran liberalisasi dan privatisasi.
"Mari wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis dengan laksanakan pasal 33. Segera negara bertanggung jawab sesuai cita-cita founding father pembukaan UUD 45 alinea keemapt sangat jelas," pungkasnya.