Lembaga Adat Melayu Batam Desak Prabowo Evaluasi PSN Rempang Eco City

Raja Muhammad Amin menegaskan, LAM Batam bersama masyarakat adat tetap menolak rencana penggusuran kampung-kampung tua yang menjadi bagian dari proyek Rempang Eco City.

Menurutnya, pembangunan dan investasi harus tetap menghormati hak-hak masyarakat yang telah lama menetap di wilayah tersebut.

"Kampung tua di Pulau Rempang jangan digusur. Itu poinnya," tegasnya.

Tidak berhenti disitu, LAM Batam juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta masyarakat terdampak. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat agar proyek ini tidak mengorbankan permukiman adat.

"Batam hari ini bisa membangun tanpa harus menghilangkan kampung-kampung tua yang sudah ratusan tahun mendiami pulau-pulau ini," tambahnya.

Sebagai Sekretaris Umum Rumpun Khasanah Warisan Batam, yang menaungi 102 kampung tua di Batam, Raja Muhammad Amin turut menegaskan bahwa Melayu adalah bangsa bahari yang terbuka terhadap masyarakat dari berbagai daerah. Namun, keterbukaan ini tidak berarti mengizinkan penghapusan kampung-kampung tua demi investasi.

LAM Batam berharap agar di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan PSN Rempang Eco City bisa dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. 

"Kami berharap Presiden Prabowo mendengar suara masyarakat Melayu di Batam. Kami tidak menolak investasi, tapi proyek ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan malah menggusur mereka," tutupnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) menegaskan, hingga saat ini mayoritas masyarakat di Pulau Rempang masih menolak untuk direlokasi.

"Kami akan terus melakukan penolakan PSN Rempang Eco City dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN ini," kata Koordinator Umum AMAR-GB, Ishak.

Ishak mengungkapkan, penolakan ini dikarenakan PSN Rempang Eco City akan menghilangkan jejak histori para leluhur di Pulau Rempang. "Kami akan terus menolak PSN ini," tutupnya.