KontraS Sumut Gandeng Jurnalis Kawal Isu HAM hingga ke Daerah

Diskusi yang melibatkan belasan jurnalis Komunitas Wartawan Unit Polresta Deli Serdang (WUPDS) itu mengupas HAM dari berbagai perspektif.

Dalam kesempatan itu, Amin mengatakan, jurnalis harus terus mendorong pengungkapan kasus-kasus HAM. Proses pelanggaran HAM yang sering kali terjadi harus dikawal supaya menjadi wacana publik.

“Fungsi jurnalis sebagai monitoring pelangaran HAM sangat penting . Peran jurnalis dalam advokasi kasus pelanggaran HAM sangat besar. Tanpa media sebagai pembuat opini yang baik. Kasus akan semakin sulit terungkap,” ujarnya.

Tak sedikit masyarakat yang belum memahami HAM secara utuh. Hal ini juga kerap kali dimanfaatkan oleh para pelaku pelanggaran HAM menekan masyarakat. Sehingga kasus-kasus yang terjadi semakin sulit terungkap.

Dengan keberadaan jurnalis yang mengawal isu HAM dengan baik, publik akan semakin terdidik. Sehingga dia juga tidak menjadi korban baru.

“Hak Asasi masyarakat sejatinya dilindungi oleh undang-undang. Jurnalis harus terbiasa memberikan informasi yang mendidik masyarakat apa sebenarnya HAM itu. Sehingga masyarakat semakin tercerahkan,” ungkapnya.

Dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM, tak jarang para jurnalis dihadapkan pada hambatan-hambatan di lapangan. Lantaran sering kali pelanggaran itu justru dilakukan oleh para penegak hukum.

Dengan wacana yang masif, lambat laun kasus-kasus pelanggaran HAM akan terpapar ke publik. Amin berharap, para jurnalis bisa bersinergi dengan kolompok masyarakat sipil untuk mendorong penegakan HAM hingga ke daerah. Sembari peningkatan pemahaman soal HAM di kalangan jurnalis yang harus terus ditingkatkan.

“Supaya cakupan monitoring atas Isu HAM bisa lebih luas. Persoalan HAM ini seringkali terjadi di balik layar karena pelakunya aparat negara. Demokrasi saat ini, sesungguhnya memberikan tanggung jawab besar kepada kawan-kawan media sebagai pilar demokrasi. Maka dari itu seharusnya demokrasi ini mampu kita jaga dengan memberikan narasi mendidik terkait HAM. Dan sifatnya mengontrol aparatur negara. Bukan sebaliknya, demokrasi malah dimanfaatkan oleh oknum untuk mendulang keuntungan pribadi mengatasnamakan demokrasi dan HAM,” pungkasnya.

Senada dengan Amin, Koordinator WUPDS Edward Limbong berharap, kegiatan diskusi soal HAM  bisa lebih sering dilakukan. Sehingga kapasitas para jurnalis bisa terus ditingkatkan.

"Dengan kegitan ini kami WUPDS mendapat berbagai wawasan baru tentang bagaimana sebenarnya HAM, dan apa saja bentuk pelanggarannya. Dengan kegiatan ini kami semakin bersemangat untuk dapat menyuarakan isu-isu HAM khususnya di Kabupaten Deliserdang lewat pemberitaan," imbuhnya.