Kasus Yaya Purnomo Berlanjut, Penyidik KPK Turun ke Labuhanbatu Utara

Di Labuhanbatu Utara, KPK tengah megumpulkan alat bukti. Termasuk memeriksa sejumlah saksi.

“Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” ujar Ali Fikri.

Rumor yang berkembang, kasus ini diduga melibatkan kepala daerah berinisial KSS. Namun KPK belum mau mengumumkan siapa yang ditetapkan menjadi tersangka hingga detil kasusnya.

“Kami berharap rekan-rekan media memahami kebijakan ini dan memberikan waktu tim penyidik KPK menyelesaikan tugasnya lebih dahulu,” ungkapnya.

Dilansir ANTARA, sejak Selasa malam, masyarakat Labuhanbatu Utara geger dengan kabar penetapan salah satu bupati di Sumut. Dalam pesan berantai di grup WA, adapula yang mengaitpautkan inisial KSS adalah Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung.

Selasa kemarin, Khairuddin masih melakukan tugas memantau penyaluran bantuan sosial terkait COVID-19 dan mengecek tangki PAM di Kecamatan Kualuhhilir.

Kadis Kominfo Labura Sugeng yang dikonfirmasi perihal kabar tersebut menyatakan tidak tahu dan belum mendapat kabar. "Saya belum mendapat kabar. Bupati aja sekarang sedang di Medan melayat adik mertuanya yang meninggal," katanya.

IDN Times mencoba mengonfirmasi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Labura Timbul J Harianja. Namun sayangnya, telepon dan pesan singkat yang dilayangkan belum ditanggapi.

Informasi yang dihimpun, KSS ternyata pernah diperiksa KPK terkait kasus kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Dia dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus Yaya Purnomo pada 2018 lalu.

Yaya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/5/2018) malam. Saat itu Yaya Purnomo adalah pejabat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Rupanya sudah sejak lama Yaya bermain dengan anggota DPR dari Komisi XI, Amin Santono.

Di dalam pengadilan  terungkap, Yaya terbukti menerima suap Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Uang suap tersebut merupakan bagian yang terkait dengan uang yang diterima anggota DPR Amin Santono sebesar Rp2,8 miliar. Uang diberikan agar Amin Santono, yang merupakan anggota Komisi XI DPR, mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Yaya juga terbukti menerima gratifikasi terkait pengajuan anggaran. Salah satu gratifikasi tersebut terkait pengusahaan DAK Tahun Anggaran 2018 di bidang jalan, bidang kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.