Jurnalis Siantar Demo, Tuntut Polisi Usut Kematian Pemred Media Online
Pematangsiantar, IDN Times - Ratusan jurnalis turun ke jalan menggelar aksi, Senin (21/6/2021). Mereka mendesak kepolisian mengungkap kasus kematian salah seorang Pemred media online lokal Siantar - Simalungun Mara Salem Harahap atau Marsal.
Aksi solidaritas yang dinamakan 'Pers Melawan Bedebah' mengutuk keras tindakan yang dilakukan orang tak dikenal itu. Marsal sebelumnya ditemukan tewas di dalam mobil pribadinya, Desa III Karang Anyer, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun.
1. Aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan
Koordinator Aksi Oktavianus Rumahorbo mengatakan, dari hasil rapat dengan jurnalis Siantar - Simalungun menghasilkan sejumlah tuntutan, antara lain meminta polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap korban.
"Meminta Polda Sumut dan Polres Simalungun mengungkap motif dan menangkap pelaku pembunuhan Mara Salem Harahap," katanya.
Dengan alasan apa pun, pembunuhan, lanjut Oktavianus merupakan tindakan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.
"Tindakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum," ucapnya.
2. Polis harus berikan informasi yang valid
Selain itu, Oktavianus mendesak kepolisian memberikan informasi yang valid agar masyarakat tidak mendapatkan infomasi yang simpang siur. "Menjelaskan ke publik tentang jenis peluruh yang melukai Marsal Harahap dan jenis senjata yang digunakan pelaku," ucapnya.
"Karena informasi yang valid merupakan hak publik," sambungnya.
3. "Jurnalis jangan takut mengkritik"
Ditambahkannya, aksi turun ke jalan tersebut juga sebagai bentuk dukungan kepada seluruh jurnalis tanah air agar tidak takut mengkritik. Kejadian Marsal, diharapkan tidak menjatuhkan jiwa kritis jurnalis.
"Juga meminta seluruh jurnalis untuk mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan keselamatan dalam menjalankan kerja jurnalistik," pungkasnya
"Begitupun masyarakat agar mendukung kebebasan pers dan menggunakan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Pers dalam penyelesaian sengketa pers," sambungnya.
